Alokasi Dana Desa Sleman 2026 Turun Rp19 Miliar, Kalurahan Putar Otak

Harianjogja.com, SLEMAN—Tekanan fiskal di tingkat desa mulai terasa seiring turunnya alokasi Dana Desa 2026, memaksa kalurahan di Sleman mencari strategi baru agar program pelayanan publik dan pembangunan tetap berjalan. Hal ini disampaikan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sleman, Rabu (21/1/2026).

Menurut BKAD Kabupaten Sleman menyampaikan Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) yang mengatur alokasi Dana Desa (DD) 2026 untuk seluruh daerah di Indonesia, termasuk Sleman. Berdasarkan regulasi tersebut, Kabupaten Sleman memperoleh alokasi DD sebesar Rp108 miliar.

Kepala BKAD Sleman Abu Bakar menjelaskan, angka tersebut mengalami penurunan signifikan dibandingkan alokasi tahun 2025 yang mencapai Rp127 miliar atau turun sekitar Rp19 miliar.

“Pagu DD 2025 kan Rp127 miliar. Kalau tahun ini dapat Rp108 miliar, berarti nanti rata-rata desa [kalurahan] mendapat antara Rp300 juta hingga Rp400 juta. Bisa lebih dari itu juga,” kata Abu dihubungi, Rabu (21/1/2026).

Sebagaimana pola tahun-tahun sebelumnya, pencairan Dana Desa tetap dilakukan dalam dua tahap. Rencana pencairan tahap I akan dilaksanakan seusai Idulfitri.

Lurah Glagaharjo Suroto menyampaikan, pihaknya akan mengoptimalkan Pendapatan Asli Desa (PAD) untuk menutup pembiayaan program yang semula bersumber dari Dana Desa. Ia menyebut akan mencari ceruk pendapatan lain yang bisa dimaksimalkan.

“Salah satu sumber PAD kami dari retribusi sewa kios dan los pasar. Selain itu ada juga retribusi wisata Teras Merapi dan Klangon. PAD kami tahun lalu Rp450 jutaan,” kata Suroto.

Ketua Paguyuban Lurah Manikmaya Irawan menilai, memaksimalkan PAD menjadi satu-satunya jalan yang bisa ditempuh kalurahan. Meski demikian, kalurahan tidak bisa berjalan sendiri. Pemerintah Kabupaten Sleman perlu terlibat dalam intervensi program, terutama pembangunan fisik yang membutuhkan biaya besar.

Di Kalurahan Triharjo, PAD pada 2025 tercatat Rp87 juta, sementara belanja mencapai Rp111,95 juta sehingga terjadi defisit Rp24,95 juta.

PAD tersebut digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan kelembagaan, pendidikan, hingga pengembangan budaya. “PAD paling banyak terserap untuk bidang pembinaan kemasyarakatan, yakni Rp86,75 juta,” kata Irawan.

Kondisi serupa terjadi di Kalurahan Widodomartani. Lurah Widodomartani Heruyono menyebut PAD kalurahan pada 2025 hanya sekitar Rp100 juta yang bersumber dari sewa tanah dan kios.

“Kami akan menginformasikan kalau Dana Desa dipangkas. Kami akan menggunakan DD yang ada sebagaimana dimandatkan, seperti penanggulangan kemiskinan, kesehatan, dan stunting,” kata Heruyono.

Untuk program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, ia akan mengupayakan sumber anggaran lain, seperti Bantuan Keuangan Khusus DIY. Ia juga sepakat Pemkab Sleman perlu terlibat dalam intervensi program di tingkat kalurahan.

“Walaupun harus benar-benar memutar otak untuk mendapatkan semua itu tetapi saya masih optimistis untuk jalannya pembangunan di padukahan yang urgen bisa kita atasi,” ucapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.