Kemiskinan Bantul Masih 11,54 Persen, Kalurahan Fokus NonFisik

Harianjogja.com, BANTUL—Pemerintah Kabupaten Bantul mendorong seluruh kalurahan mengalihkan fokus penanggulangan kemiskinan dari dominasi pembangunan fisik menuju penguatan program nonfisik yang menyentuh langsung aspek sosial dan ekonomi warga. Strategi ini dinilai lebih efektif untuk menurunkan kemiskinan desa yang pada 2025 masih berada di angka 11,54 persen.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (DPMKal) Bantul, Afif Umahatun, menilai pendekatan pembangunan selama ini masih terlalu berat pada proyek infrastruktur. Padahal, menurutnya, pengentasan kemiskinan membutuhkan intervensi yang mampu meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat.

Afif menekankan pentingnya peningkatan kerja sama antarkalurahan, penguatan kualitas administrasi pemerintahan desa, serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan sebagai instrumen utama penurunan kemiskinan.

Ia mengungkapkan, hingga kini pemerintah kalurahan masih minim mengusulkan program nonfisik dalam perencanaan penanggulangan kemiskinan. Padahal, program seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), pelatihan usaha, pendampingan kelompok rentan, hingga pengelolaan kelembagaan ekonomi desa memiliki dampak langsung bagi warga miskin.

“Penurunan kemiskinan tidak bisa hanya mengandalkan pembangunan fisik. Program nonfisik justru punya dampak langsung pada peningkatan pendapatan dan kemandirian masyarakat,” ujar Afif, Kamis (5/2).

Dorongan serupa disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul, Agus Budi Raharja. Ia menyebut angka kemiskinan Bantul pada 2025 yang masih berada di level 11,54 persen menjadi peringatan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menghadirkan terobosan kebijakan yang lebih kreatif dan terukur di tingkat kalurahan.

Selain persoalan kemiskinan, ketimpangan pendapatan juga menjadi pekerjaan rumah serius bagi Pemkab Bantul. Indeks gini rasio Bantul saat ini masih berada di angka 0,44, menunjukkan jarak kesejahteraan antarkelompok masyarakat yang masih lebar.

Agus menargetkan ketimpangan tersebut dapat ditekan hingga mendekati angka 0,3. Target itu, menurutnya, hanya bisa dicapai melalui program-program yang memiliki daya ungkit besar dan secara spesifik menyasar kelompok miskin serta rentan di desa.

Sekda juga menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi yang konsisten terhadap seluruh program, khususnya program nonfisik. Setiap kegiatan harus memiliki indikator hasil yang jelas dan terukur.

“Bukan sekadar kegiatan, tapi harus jelas hasilnya bagi penurunan kemiskinan dan ketimpangan,” kata dia.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.