Pemkot Jogja Target Kurangi Kawasan Kumuh 13,72 Hektare pada 2026
Pemkot Jogja menargetkan penanganan kawasan kumuh seluas 13,72 hektare pada 2026 melalui konsolidasi lahan, program M3K, dan penataan permukiman.
Foto ilustrasi layanan BPJS Kesehatan. - Antara
Harianjogja.com, JOGJA—Keluhan warga Jogja terkait BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) nonaktif mendadak kian mencuat seusai sejumlah peserta diminta membayar biaya berobat di puskesmas. Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Jogja merespons dengan mempercepat proses reaktivasi, terutama bagi pasien penyakit kronis yang membutuhkan terapi rutin.
BPJS PBI nonaktif tanpa pemberitahuan ini membuat warga kebingungan karena baru mengetahui status kepesertaan saat hendak kontrol kesehatan atau mengambil obat bulanan.
Salah satu warga Kotagede, Jumiran, 61, mengaku terkejut ketika kepesertaan BPJS PBI miliknya dinyatakan tidak aktif saat hendak memeriksakan kolesterol dan asam urat di puskesmas. Ia mengaku rutin kontrol setiap bulan, namun kali ini harus membayar biaya layanan karena status kepesertaannya berubah.
“Biasanya gratis, tapi kemarin disuruh bayar. Saya bayar Rp75.000 untuk cek dan obat, lalu disuruh mengurus ke sini,” ujarnya Kamis (12/2/2026).
Ia menyatakan tidak pernah menerima pemberitahuan sebelumnya mengenai penonaktifan tersebut, sehingga merasa kebijakan itu mendadak dan memberatkan.
Menurutnya, BPJS PBI tersebut sebelumnya digunakan untuk seluruh anggota keluarga. Namun, ia belum mengetahui apakah penonaktifan berlaku bagi semua anggota keluarga atau hanya dirinya dan istrinya. Ia baru mengetahui adanya informasi penonaktifan dari pemberitaan televisi sebelum memastikan langsung ke kantor layanan.
Keluhan serupa datang dari Rustini, warga Gedongkuning, yang mengurus BPJS PBI milik suaminya. Suaminya yang telah pensiun dan menderita stroke selama enam tahun terakhir membutuhkan obat rutin setiap bulan dari puskesmas. Saat hendak mengambil obat, kepesertaan BPJS PBI suaminya dinyatakan nonaktif.
“Harusnya Jumat ini ambil obat rutin, tapi waktu ke puskesmas dibilang sudah tidak aktif. Kalau mau ambil obat tetap bisa, tapi harus bayar,” katanya.
Rustini menuturkan suaminya harus mengonsumsi beberapa jenis obat setiap hari sehingga keberlanjutan BPJS PBI sangat penting agar pengobatan tidak terhenti. Ia berharap kepesertaan tersebut segera diaktifkan kembali karena kebutuhan obat bersifat rutin dan tidak bisa ditunda.
Menanggapi keluhan warga terkait BPJS PBI nonaktif, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Jogja, Waryono, menjelaskan proses reaktivasi relatif cepat, yakni sekitar satu jam. Namun, ia mengakui sebagian warga membutuhkan waktu lebih lama karena harus mengaktifkan kembali identitas kependudukan digital terlebih dahulu.
Ia menambahkan, peserta BPJS PBI dengan riwayat penyakit tertentu akan diprioritaskan dalam proses aktivasi ulang.
"Yang untuk Hemodialisa [HD] sama untuk terapi, kemoterapi, itu yang kita dulukan. Karena jadwalnya mendesak. Jadi kadang yang sekarang ini untuk jadwal besok pagi, dia sekarang harus dapat jaminan, harus diaktifkan," katanya.
Hingga Selasa (10/2/2026), Dinkes Kota Jogja telah melayani 4.261 warga yang mengajukan reaktivasi BPJS PBI. Jumlah tersebut diperkirakan terus bertambah seiring meningkatnya warga yang mendapati kepesertaannya nonaktif saat mengakses layanan kesehatan. Proses reaktivasi BPJS PBI Jogja kini menjadi perhatian utama warga agar jaminan kesehatan tetap terakses tanpa hambatan biaya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemkot Jogja menargetkan penanganan kawasan kumuh seluas 13,72 hektare pada 2026 melalui konsolidasi lahan, program M3K, dan penataan permukiman.
BPBD Bantul mencatat 19 kasus kebakaran selama Mei 2026 dan mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau.
Hasil pertanian Wadas menurun sejak penambangan Bendungan Bener. Project Multatuli menilai perubahan lingkungan turut mengubah pola hidup warga
Pelatkab Sleman resmi dimulai sebagai persiapan PORDA DIY 2027. KONI Sleman menargetkan juara umum kelima berturut-turut dengan 1.399 peserta.
Maxim Indonesia menerapkan potongan komisi ojol 8% untuk layanan Maxim Bike mulai 1 Juli 2026 sesuai Perpres Nomor 27 Tahun 2026.
SPMB SD Kulonprogo resmi dibuka. SDN Brosot menerima 41 pendaftar di hari pertama, sementara SDN 1 Lendah baru mendapat tiga calon siswa.