Punya 2 Sertifikat Tanah, Warga Miskin Sleman Bisa Gagal Dapat Bansos
Warga tidak mampu di Sleman gagal menerima bansos karena sejumlah syarat, termasuk kepemilikan lebih dari satu sertifikat tanah.
Embung Kaliaji, Wonokerto, Turi, Sleman. - ist
Harianjogja.com, SLEMAN— Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (DPMK) Kabupaten Sleman menyatakan penyaluran Dana Desa (DD) tahap pertama akan dilakukan pada Maret 2026. Dana ini diharapkan membantu masyarakat tingkat kalurahan menekan angka kemiskinan meski alokasi DD menurun.
Kepala Bidang Administrasi, Keuangan, dan Aset Kalurahan DPMK Sleman, Yohanes Purnama Kristiawan, menyebut total pagu DD reguler 2026 untuk Sleman sebesar Rp31,94 miliar, turun drastis dari Rp127,35 miliar pada 2025. Dari 86 kalurahan, 81 kalurahan mendapat alokasi seragam Rp373,46 juta, sedangkan lima kalurahan lainnya menerima lebih rendah, yakni Sendangarum (Rp355,6 juta), Pondokrejo (Rp360,2 juta), Margoluwih (Rp330,4 juta), Kepuharjo (Rp323,4 juta), dan Tamanmartani (Rp321,7 juta).
“Kami memperkirakan pencairan DD tahap pertama di Maret ini juga,” kata Yohanes, Kamis (5/3/2026).
Delapan fokus utama penggunaan DD 2026 mencakup: penanganan kemiskinan ekstrem melalui BLT desa, penguatan desa berketahanan iklim dan tangguh bencana, layanan dasar kesehatan termasuk penanganan stunting, ketahanan pangan, implementasi Koperasi Desa Merah Putih, pembangunan infrastruktur melalui padat karya tunai, serta pengembangan teknologi digital di desa.
Mekanisme pencairan dilakukan dua tahap: tahap pertama sebesar 60% dari RKUN ke RKUD hingga RKD dengan batas akhir 15 Juni 2026, dan tahap kedua sebesar 40% mengikuti Laporan Laju Alokasi Transfer (LLAT). Untuk tahap pertama, kalurahan wajib menyerahkan dokumen seperti PerKal APBKal, PerLur KPM BLT 2026, dan laporan realisasi DD 2025. Tahap kedua memerlukan laporan realisasi dan capaian DD tahap pertama 2026.
Lurah Triharjo, Irawan, menyampaikan pihaknya telah menyerahkan semua persyaratan untuk pencairan tahap pertama. “Kami sudah memberikan syarat, tapi sampai sekarang DD juga belum turun [cair],” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Warga tidak mampu di Sleman gagal menerima bansos karena sejumlah syarat, termasuk kepemilikan lebih dari satu sertifikat tanah.
SIMAK RISKI dikembangkan Pemkot Jogja untuk mengintegrasikan manajemen risiko dengan SAKIP dan mencegah target kinerja terganggu.
Luhut menyebut 50 juta masyarakat miskin desil 1–5 akan menerima bansos digital. Penyaluran ditargetkan mulai 2027 secara cashless.
Kejati DIY menetapkan ABW sebagai tersangka dugaan korupsi kelonggaran tarik pinjaman senilai sekitar Rp1,66 miliar di Wonosari.
KPK memeriksa empat saksi kasus dugaan gratifikasi Rp20,7 miliar yang menjerat mantan Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus Muhammad Haniv.
Minyak jelantah dari MBG, KDMP, rumah tangga hingga restoran dijajaki Pertamina sebagai bahan baku bahan bakar pesawat ramah lingkungan.