Bantul Siapkan Lima Syarat Baru untuk Toko Swalayan
Raperda toko swalayan Bantul mendapat lima amendemen, termasuk batas jarak, kuota produk UMKM, CSR, pengawasan, dan sanksi.
Tas kresek atau kantong plastik. - Freepik
Harianjogja.com, BANTUL—Lonjakan harga plastik di tingkat pedagang mulai berdampak pada aktivitas belanja masyarakat di Bantul. Warga kini didorong untuk membawa kantong belanja sendiri sebagai langkah mengurangi beban biaya sekaligus menekan penggunaan plastik.
Kenaikan harga plastik disebut sudah mencapai dua kali lipat dari kondisi normal, dipicu situasi geopolitik global yang turut memengaruhi pasokan bahan baku.
Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Bantul, Prapta Nugraha, mengatakan kondisi ini membuat pelaku usaha harus mulai menyesuaikan strategi agar tetap bertahan.
“Strategi itu bisa ditempuh oleh pelaku usaha, sehingga membiasakan konsumen untuk lebih ramah terhadap lingkungan dengan membawa tas belanja sendiri dari rumah,” ujarnya, Rabu (8/4/2026).
Menurutnya, lonjakan harga plastik tidak hanya membebani pedagang, tetapi juga berpotensi mendorong kenaikan harga jual produk ke konsumen.
“Kalau bisa juga membuat alternatif pengganti plastik. Karena kita nggak tahu sampai kapan kenaikan harga ini,” katanya.
Di tengah kondisi tersebut, DKUKMPP Bantul mengaku masih sebatas melakukan pemantauan di lapangan dan memberikan imbauan kepada pelaku usaha agar mencari solusi jangka pendek.
Pedagang diminta mengatur ulang biaya produksi, termasuk mempertimbangkan penggunaan kemasan alternatif selain plastik.
“Pedagang harus mengatur biaya produksi dan bisa juga mencari alternatif lain selain plastik,” jelasnya.
Sejumlah toko bahkan mulai beralih ke sistem tanpa kantong plastik, dengan mendorong pembeli membawa wadah atau tas belanja sendiri.
Selain faktor harga, penggunaan plastik juga dinilai perlu dikendalikan karena berdampak pada persoalan lingkungan, terutama sulitnya proses daur ulang.
“Memang harus bijak dalam menggunakan plastik ini. Di samping juga pengolahan sampahnya sulit didaur ulang,” kata Prapta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Raperda toko swalayan Bantul mendapat lima amendemen, termasuk batas jarak, kuota produk UMKM, CSR, pengawasan, dan sanksi.
Job fair khusus disabilitas digelar di BLK Wates, Kulonprogo, 27 Agustus 2026. Sebanyak 10 perusahaan membuka 161 posisi pekerjaan.
Mantan Ketua Dewan Kebudayaan Sleman, Dwijo, mendorong Taman Budaya Sleman menjadi pusat informasi komprehensif potensi budaya.
Regrouping SDN Hargomulyo ditolak warga. DPRD Kulonprogo meminta Disdikpora, sekolah, dan wali murid duduk bersama mencari solusi.
Dinsos Sleman mengimbau warga memperbarui data desil melalui Perlinsos sebelum 31 Agustus 2026. Ada 2.940 agen di 86 kalurahan.
Event 21–23 Agustus 2026 di Sleman dan DIY dinilai mendorong hotel, kuliner, transportasi, dan UMKM lokal.