Sekolah Swasta Kekurangan Murid Berpeluang Dapat Dukungan Anggaran
Komisi D DPRD DIY mendorong dukungan anggaran dan kemitraan untuk membantu sekolah swasta yang kekurangan murid di DIY.
Komisi D DPRD DIY saat melakukan kunjungan di Museum Ullen Sentanu, Sleman, beberapa waktu lalu. Ist/ Dok. DPRD DIY
Harianjogja.com, JOGJA—Komisi D DPRD DIY menyoroti minimnya kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dalam mengoptimalkan museum dan situs sejarah sebagai ruang edukasi publik. Kondisi ini dinilai menghambat peran strategis museum dalam membangun kesadaran sejarah generasi muda.
Ketua Komisi D DPRD DIY, RB Dwi Wahyu, menegaskan museum seharusnya tidak hanya menjadi tempat penyimpanan benda bersejarah, tetapi juga ruang belajar aktif yang terhubung dengan dunia pendidikan dan pariwisata.
“Keprihatinan kami saat ini adalah belum adanya kolaborasi yang masif antara OPD seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan, dan Dinas Pariwisata dalam mendukung peran museum. Padahal museum bisa menjadi ruang belajar yang penting bagi generasi muda,” ujarnya, Minggu (12/4/2026).
Menurutnya, pemahaman sejarah menjadi fondasi penting dalam membentuk cara pandang generasi muda. Karena itu, penguatan fungsi edukasi museum dinilai perlu dilakukan secara terintegrasi lintas sektor.
Wakil Ketua Komisi D DPRD DIY, Anton Prabu Semendawai, menambahkan penguatan museum juga sejalan dengan upaya menjadikan Yogyakarta sebagai City of Museum. Ia menilai dukungan kebijakan, termasuk bagi museum swasta, harus diperkuat agar pengelolaan berkelanjutan dapat terwujud.
Saat ini, DPRD DIY tengah mendorong penyusunan Raperda tentang museum sebagai payung hukum. Regulasi tersebut diharapkan mampu mengatur tata kelola koleksi, pendanaan, hingga promosi agar museum dan situs sejarah lebih berkembang.
“Ke depan, kami berharap Raperda ini dapat menjadi payung bagi seluruh museum, baik milik pemerintah maupun swasta, sehingga mampu meningkatkan daya tarik wisata di DIY, tidak hanya destinasi populer seperti Keraton Yogyakarta, Taman Sari, Candi Borobudur, dan Candi Prambanan, tetapi juga museum dan potensi budaya lainnya,” jelasnya.
Selain museum, DPRD DIY juga menyoroti pentingnya optimalisasi situs sejarah, salah satunya Monumen Pahlawan Pancasila Kentungan di Kabupaten Sleman. Situs tersebut memiliki nilai historis tinggi sebagai lokasi ditemukannya dua pahlawan, Kolonel Infanteri Anumerta Katamso Darmokusumo dan Kolonel Infanteri Anumerta Sugiyono Mangunwiyoto.
Anton menegaskan bahwa monumen dan situs sejarah harus terus dihidupkan sebagai ruang pembelajaran nilai-nilai kebangsaan, khususnya Pancasila, bagi masyarakat.
“Monumen bukan sekadar situs sejarah, tetapi ruang pembelajaran nilai-nilai Pancasila bagi generasi muda agar tidak melupakan jati diri bangsa,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Komisi D DPRD DIY mendorong dukungan anggaran dan kemitraan untuk membantu sekolah swasta yang kekurangan murid di DIY.
PSEL DIY ditargetkan mengolah 1.000 ton sampah per hari dan menghasilkan listrik 18-20 MW untuk sekitar 15.000 rumah.
KY memastikan seleksi hakim agung dan hakim ad hoc MA 2026 transparan. Publik bisa memantau proses dan memberi informasi rekam jejak calon.
Jadwal KRL Jogja-Solo Rabu 12 Agustus 2026 tersedia 15 perjalanan. Kereta pertama berangkat 05.05 WIB, tarif tetap Rp8.000.
PSEL Piyungan ditargetkan groundbreaking Desember 2026. Proyek senilai Rp2,5 triliun-Rp3 triliun ini mulai dibangun Januari 2027.
Polisi menyiagakan puluhan personel setelah massa membakar sejumlah kantor pemerintah di Ilaga, Puncak, Papua Tengah.