Singapura Paling Sejahtera di ASEAN, Indonesia Kalah dari Malaysia
Legatum Prosperity Index 2026 menempatkan Singapura sebagai negara paling makmur di Asia Tenggara. Indonesia berada di urutan ketiga.
Gubernur DIY, Sri Sultan HB X,saat ditemui wartawan di Kepatihan, Jumat (17/10/2025)./Harian Jogja-Lugas Subarkah
Harianjogja.com, JOGJA—Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menerbitkan instruksi gubernur (Ingub) untuk memperketat pengawasan tempat penitipan anak (daycare) di seluruh wilayah DIY. Kebijakan ini muncul setelah kasus kekerasan di daycare ilegal mencuat dan memicu perhatian publik.
Instruksi bernomor B/400.2.4/1954/D18 yang diteken pada 30 April 2026 tersebut memuat 12 poin penting, mulai dari pendataan hingga sanksi tegas berupa penutupan permanen. Seluruh kepala daerah diminta segera menindaklanjuti aturan ini.
Langkah pertama yang diwajibkan adalah inventarisasi menyeluruh terhadap seluruh daycare. Pendataan mencakup status perizinan, lokasi, daya tampung, jumlah pengasuh, jumlah anak, hingga kelayakan sarana dan layanan. Seluruh data ini harus masuk dalam basis data terpadu layanan anak DIY.
Standar Ketat dan Larangan Kekerasan
Ingub juga menetapkan standar minimum yang wajib dipenuhi setiap daycare. Di antaranya, transparansi layanan, rasio pengasuh sesuai usia anak, serta kewajiban pengasuh memiliki sertifikasi PAUD.
Yang paling krusial, seluruh bentuk kekerasan fisik maupun verbal dilarang keras. Pemerintah daerah juga diminta mendampingi daycare yang belum berizin agar segera mengurus legalitasnya.
Pengawasan hingga Sanksi Tegas
Pengawasan akan dilakukan secara intensif melalui tim lintas sektor yang melakukan inspeksi berkala maupun insidentil. Jika ditemukan pelanggaran, koordinasi dengan aparat penegak hukum akan langsung dilakukan.
Sanksi yang disiapkan tidak main-main, mulai dari teguran, penghentian sementara, hingga penutupan permanen. Daycare tanpa izin juga menjadi prioritas penindakan.
Libatkan Warga dan Sistem Pengaduan
Instruksi ini juga mendorong pelibatan masyarakat dalam pengawasan, termasuk melalui peran RT/RW, pemerintah kalurahan, hingga kelompok Jaga Warga.
Pemerintah daerah diwajibkan menyediakan kanal pengaduan seperti hotline atau WhatsApp yang mudah diakses masyarakat, serta membangun sistem respons cepat lintas instansi.
Wajib Lapor Berkala
Setiap kepala daerah diwajibkan melaporkan pelaksanaan instruksi kepada DP3AP2 DIY paling lambat 15 hari sejak aturan berlaku. Selanjutnya, laporan berkala harus disampaikan setiap tiga bulan.
Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemda DIY serius memastikan keamanan anak di lingkungan daycare. Bagi orang tua, kebijakan ini diharapkan memberi rasa aman lebih saat menitipkan anak.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Legatum Prosperity Index 2026 menempatkan Singapura sebagai negara paling makmur di Asia Tenggara. Indonesia berada di urutan ketiga.
DPR dan pemerintah membahas 397 DIM dalam RUU Perampasan Aset. Habiburokhman mengungkap 10 pokok utama pengaturannya.
Sri Sultan menanggapi penurunan foto Gibran di Kepatihan. Sejumlah OPD Pemkot Jogja dan DPRD Kota Jogja juga telah mencopotnya.
Ofero Carria 1 meluncur dengan harga Rp29.999.000. Motor listrik ini dibekali dua baterai dan skema sewa-milik mulai Rp55.000 per hari.
Pemerintah mengembangkan GI-Tourism di Dieng dengan mengangkat kopi arabika, carica, dan purwaceng sebagai daya tarik wisata.
Pemda DIY menyiapkan Rp200 miliar dari Danais untuk melanjutkan pembebasan lahan JJLS Garongan-Palihan di Kulon Progo.