Rupiah Melemah ke Rp17.800, DPR Tegaskan Bukan Krisis 1998

Harianjogja.com, JOGJA — Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang menyentuh kisaran Rp17.800 memicu kekhawatiran publik. Namun, Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan kondisi saat ini tidak bisa disamakan dengan krisis ekonomi 1998.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam sesi “1 on 1 Legislative with Mukhamad Misbakhun” pada Jogja Financial Festival 2026 yang digelar oleh Lembaga Penjamin Simpanan di Jogja Expo Center, Sabtu (23/5/2026).

Menurut Misbakhun, angka tukar rupiah yang tinggi memang menjadi perhatian, tetapi harus dilihat dalam konteks yang lebih luas, terutama dari sisi struktur ekonomi nasional yang sudah jauh lebih kuat dibandingkan era krisis 1998.

“Kita harus yakinkan kepada masyarakat Indonesia bahwa nilai rupiah terhadap dolar AS di angka Rp17.800 ini adalah fenomena. Angka tinggi, tapi tidak bisa langsung disamakan dengan krisis 1998,” ujarnya.

Struktur Ekonomi Berbeda Jauh

Ia menjelaskan, pada krisis 1998, pelemahan rupiah terjadi dari titik awal yang sangat rendah, yakni sekitar Rp2.400 per dolar AS, sebelum akhirnya melonjak tajam hingga di atas Rp17.000. Sementara saat ini, pergerakan rupiah terjadi dari level yang relatif stabil di kisaran Rp16.000-an.

Perbedaan fundamental ini, menurutnya, menunjukkan bahwa fondasi ekonomi Indonesia saat ini jauh lebih siap menghadapi tekanan global.

Selain itu, krisis 1998 juga diperparah oleh tingginya utang dalam valuta asing serta minimnya mekanisme lindung nilai (hedging) di sektor swasta dan perbankan. Kondisi tersebut membuat banyak perusahaan kolaps dan memicu krisis sistemik.

Kondisi Perbankan Masih Aman

Misbakhun menegaskan, situasi saat ini tidak menunjukkan tanda-tanda kegagalan sistem keuangan seperti yang terjadi pada 1998. Sektor perbankan dan swasta dinilai masih dalam kondisi stabil meskipun rupiah melemah.

“Sekarang rupiah di kisaran Rp17.600, tetapi belum ada perbankan atau sektor swasta yang mengalami kegagalan. Ini menunjukkan kondisi kita berbeda,” katanya.

Ia menambahkan, tantangan terbesar saat ini bukan hanya menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga mengelola persepsi publik agar tidak terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan.

Pengaruh Sentimen Media Sosial

Menurut Misbakhun, di era digital saat ini, persepsi masyarakat sangat mudah terbentuk oleh arus informasi di media sosial, yang tidak selalu mencerminkan kondisi ekonomi secara utuh.

“Sentimen kita sekarang banyak ditentukan oleh media sosial. Cara pandang masyarakat terhadap ekonomi bisa terbentuk dari informasi yang belum tentu lengkap,” ujarnya.

Karena itu, ia mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam menyaring informasi serta tidak mudah panik terhadap fluktuasi nilai tukar. Pemerintah dan otoritas terkait juga diminta terus menjaga komunikasi publik agar kepercayaan terhadap ekonomi nasional tetap terjaga.

Momentum ini sekaligus menjadi pengingat bahwa stabilitas ekonomi tidak hanya ditentukan oleh angka, tetapi juga oleh kepercayaan dan pemahaman masyarakat terhadap kondisi yang sebenarnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara