Permintaan Tinggi, Bedah Rumah di Jogja Tembus 2.856 Unit

Harianjogja.com, JOGJA—Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memaparkan capaian program KUR perumahan hingga bedah rumah di Daerah Istimewa Jogja (DIY) yang disebutnya mengalami lonjakan signifikan pada 2026. Data tersebut bahkan ia tunjukkan langsung melalui ponselnya kepada Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X usai pertemuan Forkopimda Jawa-Bali di Kompleks Kepatihan, Kamis (4/6/2026).

Di hadapan Sultan, Maruarar merinci angka-angka capaian yang diklaim menjadi yang tertinggi saat ini sejak program tersebut diluncurkan. Ia menjelaskan, skema KUR perumahan yang digagas pada era Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan dampak besar, baik dari sisi penyediaan maupun permintaan.

“Ini pengembangan ke daerah. KUR perumahan ini pertama kali dibuat Presiden Prabowo dan hari ini menjadi yang tertinggi,” ujarnya.

Ia menyebutkan, nilai pembiayaan untuk kontraktor mencapai Rp3,7 miliar, pengembang Rp80,3 miliar, serta toko bangunan Rp61,5 miliar. Dari sisi pasokan (supply) tercatat Rp145 miliar, sementara permintaan (demand) mencapai Rp187 miliar. Dengan demikian, total nilai program menyentuh Rp332 miliar.

Selain KUR perumahan, program bedah rumah di DIY juga mengalami peningkatan tajam. Jika pada tahun sebelumnya hanya menyasar 105 unit rumah tidak layak huni—terdiri dari 66 unit di Bantul dan 39 unit di Kulon Progo—kini melonjak drastis menjadi 2.856 unit pada 2026.

“Ini peningkatan yang sangat signifikan, dari 105 menjadi 2.856 rumah yang diperbaiki menjadi layak huni,” kata Maruarar.

Pertemuan Forkopimda tersebut dihadiri sejumlah kepala daerah se-Jawa dan Bali serta para menteri Kabinet, termasuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Agenda ini menjadi ajang koordinasi sekaligus penyampaian arahan strategis pemerintah pusat ke daerah.

Menanggapi paparan tersebut, Sri Sultan Hamengku Buwono X menilai pembahasan dalam forum masih bersifat umum dan belum menyentuh aspek teknis di lapangan.

“Mereka bicara masih makro karena waktunya terbatas. Belum sampai pada penjelasan detail,” ujarnya.

Sultan menekankan pentingnya kemampuan pemerintah daerah dalam mengidentifikasi persoalan secara spesifik, termasuk memilah informasi yang beredar di tengah masyarakat.

Menurutnya, lonjakan permintaan program perumahan mencerminkan kebutuhan riil masyarakat, terutama generasi muda yang mulai mencari hunian layak.

“Permintaan publik memang tinggi. Dari sekitar seratus lebih menjadi dua ribu lebih. Ini menunjukkan kebutuhan yang nyata,” katanya.

Ia juga menyoroti bahwa kenaikan di DIY menjadi yang tertinggi jika dilihat dari persentase pertumbuhan.

“Bukan jumlah absolutnya, tetapi kenaikannya yang paling tinggi. Dari ratusan menjadi ribuan, itu berarti naik lebih dari sepuluh kali lipat,” ujar Sultan.

Lonjakan ini dinilai menjadi sinyal kuat bahwa program perumahan berbasis pembiayaan dan bantuan pemerintah semakin dibutuhkan, terutama untuk menjawab backlog perumahan dan meningkatkan kualitas hunian masyarakat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.