Tujuh SPPG di Gunungkidul Berhenti Beroperasi, Ini Alasannya

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL— Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Gunungkidul belum berjalan sepenuhnya optimal. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul mencatat sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mengalami kendala hingga terpaksa menghentikan operasional sementara.

Pelaksana Tugas Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Gunungkidul, M. Johan Prasetyo, mengungkapkan saat ini terdapat 75 SPPG yang tersebar di wilayah Bumi Handayani. Namun, tidak semuanya aktif melayani program MBG.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 63 SPPG masih beroperasi, sementara tujuh unit berhenti sementara dan lima lainnya belum bisa berjalan sama sekali.

“Yang beroperasi ada 63 SPPG. Sedangkan tujuh berhenti sementara dan lima belum beroperasi,” ujar Johan, Kamis (11/6/2026).

Terkendala IPAL hingga Anggaran

Johan menjelaskan, penghentian operasional SPPG dipicu berbagai persoalan teknis maupun administratif. Tiga SPPG dihentikan karena masalah instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang belum memenuhi syarat.

Selain itu, tiga SPPG lainnya berhenti beroperasi akibat anggaran dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang belum dicairkan. Sementara satu SPPG ditutup sementara karena adanya kejadian luar biasa yang berkaitan dengan layanan.

Meski demikian, Pemkab Gunungkidul tidak memiliki kewenangan langsung terhadap operasional SPPG karena seluruh pengelolaan berada di bawah BGN. Pemerintah daerah hanya berperan melakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi di lapangan.

“Kami hanya melakukan koordinasi dan monev. Kewenangan sepenuhnya ada di BGN,” jelasnya.

Pemkab Fokus Jembatani Petani Lokal

Di sisi lain, Pemkab Gunungkidul berupaya mengoptimalkan manfaat program MBG dengan menghubungkan petani lokal sebagai pemasok bahan pangan ke SPPG.

Langkah ini diharapkan mampu mendukung perputaran ekonomi daerah sekaligus memastikan ketersediaan bahan baku yang berkualitas.

“Kami menjembatani petani lokal agar bisa menyuplai kebutuhan SPPG, tetapi untuk harga tetap mengikuti mekanisme pasar,” kata Johan.

Ribuan Siswa Belum Terjangkau

Kepala Dinas Pendidikan Gunungkidul, Nunuk Setyowati, menambahkan pihaknya terus melakukan pengawasan pelaksanaan MBG di sekolah. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mewajibkan sekolah mendokumentasikan menu makanan yang diberikan kepada siswa.

“Menu difoto dan dikirim ke dinas untuk memastikan kualitas dan variasi makanan,” ujar Nunuk.

Namun, ia mengakui program MBG belum menjangkau seluruh siswa di Gunungkidul. Dari total 1.492 satuan pendidikan dengan 84.092 siswa, masih terdapat 237 satuan pendidikan dengan 7.444 siswa yang belum menerima manfaat program tersebut.

“Kami terus berupaya agar cakupan program ini bisa merata,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.