Sleman Perkuat Budaya Antikorupsi di Lingkungan ASN
Pemkab Sleman menggelar sosialisasi antikorupsi untuk memperkuat integritas ASN dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Petugas menyiapkan Makan Bergizi Gratis (MBG) di SPPG Cimahi, Jawa Barat. ANTARA/Lintang Budiyanti Prameswari.
Harianjogja.com, SLEMAN— Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sleman terus menunjukkan jangkauan yang luas dengan total 179.877 penerima manfaat hingga awal Juni 2026. Namun di balik capaian tersebut, puluhan dapur penyedia layanan atau Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) justru terpaksa menghentikan operasional sementara.
Data per 9 Juni 2026 mencatat terdapat 129 SPPG di Sleman. Dari jumlah tersebut, 94 unit masih aktif beroperasi, sementara 35 lainnya tidak beroperasi karena belum memenuhi persyaratan teknis, khususnya terkait Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Sleman sekaligus Wakil Ketua Satgas Percepatan MBG, Agung Armawanta, menjelaskan bahwa kendala utama yang dihadapi SPPG adalah belum terpenuhinya standar pengelolaan limbah yang ditetapkan pemerintah.
“Sebagian SPPG memang berhenti sementara karena belum memenuhi prasyarat, terutama dalam pengelolaan limbah. Ini menjadi syarat penting sebelum operasional bisa dilanjutkan,” ujarnya, Kamis (11/6/2026).
Menurut Agung, Dinas Kesehatan Sleman sebelumnya telah melakukan sosialisasi terkait standar IPAL yang wajib dipenuhi oleh setiap SPPG. Namun dalam praktiknya, masih ada dapur MBG yang belum mampu memenuhi ketentuan tersebut.
Selain persoalan IPAL, aspek perizinan juga menjadi tantangan tersendiri. Dari total 129 SPPG, baru 58 yang telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sementara 10 SPPG masih dalam proses verifikasi dan 61 lainnya belum mengajukan sertifikasi tersebut.
“Kendala lainnya ada pada aspek tata ruang dan penggunaan sistem OSS. Ketika proses tidak sesuai prosedur digital, ini bisa menghambat penerbitan izin,” jelasnya.
Tak hanya itu, beberapa SPPG juga dilaporkan berhenti beroperasi karena persoalan administrasi pendanaan. Proses pencairan dana yang belum lengkap atau terlambat menjadi faktor penghambat operasional.
“Biasanya karena administrasi belum tuntas. Misalnya pengajuan terlambat atau dokumen belum lengkap saat diverifikasi. Tapi ini sifatnya sementara,” tambah Agung.
Meski menghadapi sejumlah kendala, Pemkab Sleman memastikan program MBG tetap berjalan dan terus diperbaiki. Evaluasi akan dilakukan, terutama terkait standar IPAL dan kelengkapan administrasi, agar seluruh SPPG dapat kembali beroperasi secara optimal.
Dari total penerima manfaat, siswa sekolah dasar (SD) mendominasi dengan 61.839 penerima. Disusul PAUD/TK sebanyak 32.230 anak, SMP 25.963 siswa, dan SMA/SMK sebanyak 24.046 siswa. Selain itu, program ini juga menyasar kelompok rentan seperti 2.620 ibu hamil dan 3.548 ibu menyusui.
Dengan perbaikan yang terus dilakukan, Pemkab Sleman optimistis program MBG dapat berjalan maksimal sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus mendukung generasi sehat di masa depan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemkab Sleman menggelar sosialisasi antikorupsi untuk memperkuat integritas ASN dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Gempa M7,1 di Jepang diduga berkaitan dengan sesar yang belum retak sejak gempa besar 2016. Ahli ungkap potensi gempa susulan.
KPK menahan anggota DPRD Jatim Moch Mahrus terkait dugaan suap dana hibah pokmas kepada Anwar Sadad.
PSIM Jogja masih mengevaluasi masa depan Nermin Haljeta jelang Super League 2026/2027, sementara Franco Ramos dipastikan bertahan.
BBPOM Yogyakarta mempercepat penerbitan NIE bagi UMKM pangan olahan agar produk lokal Jogja aman, bermutu, dan mampu bersaing.
Wapres Gibran bertemu Hun Many membahas reformasi birokrasi, olahraga, serta penanganan TPPO terkait penipuan daring.