Ketua Komisi A DPRD Bantul Jumakir Serap Aspirasi Sekolah

BANTUL - Ketua Komisi A DPRD Bantul, Junakir menggelar reses II 2026 dengan mengundang kepala sekolah TK, PAUD, SD, dan SMP negeri maupun swasta se-Kabupaten Bantul guna menjaring berbagai aspirasi dan persoalan yang dihadapi satuan pendidikan. Dalam kegiatan tersebut juga membagikan sekitar 1.000 buku untuk menambah koleksi perpustakaan sekolah.

Ketua Komisi A DPRD Bantul, Jumakir mengatakan forum dialog tersebut menjadi sarana untuk menyerap masukan dari sekolah sekaligus mengumpulkan bukti dukung dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan daerah.

“Kami mengundang kepala sekolah untuk menyampaikan berbagai persoalan yang ada di sekolah, baik terkait sarana prasarana maupun kebutuhan lainnya. Masukan ini nantinya akan menjadi bahan yang bisa kami fasilitasi dan perjuangkan di Kabupaten Bantul,” katanya dalam kegiatan reses di Tamantirto, Kasihan, Kamis (25/6/2026).

Menurut Jumakir, berbagai persoalan pendidikan yang muncul di lapangan cukup beragam. Beberapa di antaranya berkaitan dengan kebutuhan zona selamat sekolah bagi sekolah yang berada di tepi jalan, pemenuhan sarana pendukung akreditasi perpustakaan, hingga dukungan bagi sekolah yang mengikuti program Adiwiyata.

Selain itu, ia menilai pembinaan terhadap siswa SMP juga perlu menjadi perhatian bersama. Perkembangan pergaulan remaja yang semakin luas menuntut keterlibatan pemerintah daerah, sekolah, hingga aparat penegak hukum untuk melakukan edukasi secara berkelanjutan.

“Persoalan narkoba, keselamatan berlalu lintas, sampai penggunaan kendaraan oleh anak-anak yang usianya masih di bawah 17 tahun juga menjadi perhatian yang harus kita tangani bersama,” ujarnya.

Salah satu aspirasi yang mencuat dalam forum tersebut disampaikan Kepala SMPN 1 Srandakan, Nurjinarti. Ia mengungkapkan sekolahnya masih mengalami keterbatasan komputer untuk mendukung pelaksanaan asesmen dan berbagai kegiatan pembelajaran berbasis digital.

Menurutnya, saat asesmen berlangsung pihak sekolah terpaksa mengumpulkan laptop milik guru dan memanfaatkan komputer yang tersedia di ruang tata usaha maupun perpustakaan. Kondisi itu menyebabkan pekerjaan administrasi lainnya ikut terganggu.

“Ketika asesmen kami harus mengumpulkan laptop guru dan komputer dari beberapa unit kerja. Akibatnya pekerjaan lain ikut tersendat karena perangkat dipakai untuk kegiatan asesmen,” katanya.

Keterbatasan perangkat juga membuat sekolah harus menyewa laptop saat pelaksanaan try out dan tes akademik. Biaya sewa mencapai Rp100.000 per unit per hari. Dalam beberapa kali pelaksanaan try out, sekolah harus mengalokasikan dana operasional pendidikan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Nurjinarti memperkirakan kebutuhan pengadaan perangkat komputer di sekolahnya mencapai sekitar Rp60 juta per tahun. Karena itu, ia berharap ada tindak lanjut dari pemerintah daerah maupun DPRD agar fasilitas teknologi informasi di sekolah dapat ditingkatkan.

“Kami berharap ada perhatian terkait kebutuhan komputer karena sekarang hampir semua asesmen dan layanan pendidikan sudah berbasis digital,” ujarnya. (Advertorial)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.