Kalurahan Kembali Tagih Pembangunan yang Lama Tertunda

Harianjogja.com, KULONPROGO—Berbagai kebutuhan pembangunan yang belum terealisasi kembali mengemuka dalam forum urun rembuk yang digelar Pemerintah Kabupaten Kulonprogo. Mulai dari perbaikan saluran irigasi, lampu penerangan jalan, pembangunan gerbang wilayah, hingga dampak proyek strategis nasional menjadi aspirasi yang paling banyak disampaikan pemerintah kalurahan.

Aspirasi tersebut muncul dalam kegiatan urun rembuk yang menyasar wilayah Kapanewon Wates, Panjatan, dan Temon. Pemkab Kulonprogo kini mulai memetakan usulan yang masuk untuk menentukan program yang akan diprioritaskan pada tahap pelaksanaan berikutnya.

Sekretaris Daerah Kulonprogo, Triyono, mengatakan forum urun rembuk menjadi kesempatan bagi pemerintah kalurahan untuk kembali menyampaikan kebutuhan pembangunan yang sebelumnya belum sempat direalisasikan.

"Masukan dari kalurahan ini mengingatkan kita kembali di tingkat kabupaten. Usulan itu kita buka lagi, tetapi tetap akan dibuatkan skala prioritas mana yang harus dieksekusi lebih dulu," kata Triyono, Minggu (12/7/2026).

Menurut dia, seluruh usulan yang masuk tidak bisa langsung direalisasikan secara bersamaan. Pemerintah daerah tetap harus mempertimbangkan tingkat urgensi, manfaat bagi masyarakat, serta kemampuan anggaran daerah sebelum menentukan program yang dijalankan lebih dahulu.

Dalam setiap forum urun rembuk, seluruh pemerintah kalurahan di wilayah kapanewon setempat dilibatkan untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Aspirasi tersebut disampaikan langsung oleh lurah maupun perwakilan yang ditunjuk.

Sebagai tindak lanjut, Pemkab Kulonprogo meminta seluruh usulan didokumentasikan dan dipetakan agar dapat diteruskan kepada organisasi perangkat daerah yang memiliki kewenangan menangani persoalan tersebut.

"Saya sudah meminta Dinas PMKal untuk mencatat dan menyampaikan ke OPD terkait. Jika nantinya membutuhkan dukungan anggaran, hal itu akan dikonsultasikan lebih lanjut dengan Bappeda," tegas Triyono.

Langkah tersebut dinilai penting agar berbagai kebutuhan masyarakat yang muncul dari tingkat kalurahan tidak berhenti sebagai usulan, tetapi dapat masuk dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Sementara itu, Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kulonprogo, Agung Kurniawan, menegaskan kegiatan turun ke bawah atau turba melalui urun rembuk bertujuan memastikan pemerintah daerah tetap hadir di tengah masyarakat.

Menurut Agung, pendekatan tersebut juga menjadi sarana mempercepat penyampaian persoalan yang terjadi di lapangan sehingga dapat segera dicarikan solusi bersama.

Di Kapanewon Temon, misalnya, seluruh kalurahan telah menyampaikan berbagai usulan yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat maupun program pembangunan yang sedang berjalan.

Beberapa persoalan yang mencuat antara lain menyangkut penghasilan tetap aparatur kalurahan, pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih, keberlanjutan pembangunan jalan tol, kondisi saluran irigasi, pembangunan pintu gerbang kawasan, hingga kebutuhan lampu penerangan jalan.

Beragam usulan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan pembangunan di tingkat kalurahan tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur fisik, tetapi juga menyentuh sektor ekonomi dan pelayanan masyarakat yang berdampak langsung terhadap aktivitas sehari-hari warga.

"Melalui urun rembuk, Pemkab Kulonprogo berharap seluruh rencana strategis, baik di bidang pemulihan ekonomi melalui koperasi, penataan wajah ibu kota, hingga mitigasi pembangunan infrastruktur nasional dapat segera dieksekusi lewat sinergi kuat dari tingkat akar rumput," jelas Agung.

Pemkab Kulonprogo berharap forum urun rembuk dapat menjadi jembatan antara kebutuhan masyarakat di tingkat kalurahan dengan program pembangunan daerah sehingga pemerataan pembangunan tidak hanya terpusat di wilayah tertentu, tetapi menjangkau seluruh kawasan di Kabupaten Kulonprogo sesuai kebutuhan yang paling mendesak.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.