Bus Sekolah Gunungkidul Belum Normal, Ini Penyebabnya

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Layanan bus sekolah di Gunungkidul pada awal tahun ajaran baru 2026/2027 belum kembali normal. Keterbatasan anggaran operasional akibat kenaikan harga BBM non-subsidi membuat sebagian besar armada hanya melayani keberangkatan siswa menuju sekolah, sementara layanan penjemputan saat pulang masih dibatasi.

Kondisi tersebut terjadi meski seluruh armada bus sekolah telah kembali dioperasikan setelah masa libur sekolah berakhir. Total terdapat tujuh bus sekolah yang kembali melayani pelajar di sejumlah kecamatan menuju Wonosari pada hari pertama masuk sekolah.

Kepala Bidang Angkutan dan Terminal Dinas Perhubungan Gunungkidul, Sigit Wijayanto, mengatakan operasional bus sekolah kembali dimulai seiring dimulainya tahun ajaran baru setelah sempat berhenti selama libur sekolah.

Tujuh armada tersebut melayani rute Semin–Wonosari, Ponjong–Wonosari, Semanu–Wonosari, Sokoliman–Wonosari, Tanjungsari–Wonosari, Gedangsari–Wonosari, serta Nglipar–Wonosari.

Namun, pelayanan belum dapat dilakukan secara penuh karena biaya operasional meningkat setelah harga BBM non-subsidi naik sejak April 2026. Seluruh bus sekolah menggunakan Dexlite sehingga tidak dapat beralih ke BBM bersubsidi.

“Tidak boleh menggunakan BBM subsidi sehingga saat ada kenaikan non subsidi memberikan dampak terhadap operasional pelayanan bus sekolah,” kata Sigit, Selasa (14/7/2026).

Akibat keterbatasan anggaran tersebut, layanan bus sekolah saat ini hanya tersedia pada pagi hari untuk mengantar siswa menuju sekolah. Sementara itu, layanan penjemputan saat kepulangan baru dapat dilakukan pada rute Semin–Wonosari.

“Untuk enam rute lainnya, tidak melayani penjemputan kepulangan, karena memang anggarannya terbatas karena terdampak kenaikan BBM non subsidi,” katanya.

Dinas Perhubungan Gunungkidul telah mengajukan tambahan anggaran operasional agar seluruh layanan bus sekolah dapat kembali berjalan normal. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah menyetujui tambahan alokasi sekitar Rp270 juta.

Meski demikian, dana tersebut belum dapat digunakan karena masih menunggu pengesahan APBD Perubahan 2026. Selama proses pembahasan belum selesai, pola pelayanan bus sekolah tetap seperti saat ini, yakni hanya melayani perjalanan keberangkatan siswa.

“Tambahan anggaran untuk bus sekolah masuk dalam APBD Perubahan 2026. Berhubung belum ada pembahasan, maka kita belum bisa mengaksesnya sehingga layanan masih sama, hanya melayani saat keberangkatan anak sekolah,” katanya.

Secara terpisah, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul, Putro Sapto Wahyono, mengatakan TAPD telah berkomitmen menambah anggaran operasional bus sekolah sebagai dampak kenaikan harga BBM non-subsidi. Namun pencairannya baru dapat dilakukan setelah APBD Perubahan 2026 disahkan menjadi peraturan daerah.

“Anggarannya masuk di APBD Perubahan sehingga penggunaan dilakukan setelah disahkan menjadi perda baru,” katanya.

Menurut Putro, penambahan anggaran BBM tidak hanya dialokasikan untuk bus sekolah. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul juga menyiapkan tambahan anggaran bahan bakar bagi kendaraan dinas milik organisasi perangkat daerah (OPD) karena kenaikan harga Pertamax turut memengaruhi kebutuhan operasional pemerintah daerah.

“Sudah dibahas dan ada rencana menambah anggaran BBM karena pertamax juga ikut naik. Tapi, untuk nominalnya masih dibahas karena data belum dikompilasi semua,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.