PLN Akan Tambah 26 SPKLU di DIY hingga Akhir 2026
PLN UID Yogyakarta menargetkan penambahan 26 SPKLU di DIY hingga akhir 2026. Saat ini sudah ada 33 unit yang terbangun.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) DIY, Eko Yunianto, ditemui di Kompleks Kepatihan, Rabu (19/8/2026). Anisatul Umah-Harian Jogja.\r\n\r\n
Harianjogja.com, JOGJA— Indeks inklusi keuangan DIY mencapai 98,74% dalam Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026. Capaian tersebut menempatkan DIY di peringkat kedua nasional, tetapi masih terdapat pekerjaan rumah untuk meningkatkan literasi keuangan yang berada di angka 76,44%.
Survei tersebut dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Hasilnya menunjukkan indeks inklusi dan literasi keuangan DIY sama-sama berada di atas rata-rata nasional.
Kepala OJK DIY, Eko Yunianto, mengatakan indeks inklusi keuangan DIY sebesar 98,74% berada jauh di atas rata-rata nasional yang mencapai 93,61%. Sementara indeks literasi keuangan DIY sebesar 76,44% juga melampaui rata-rata nasional sebesar 69,57%.
"Jadi alhamdulillah kemarin rilis survei nasional literasi dan inklusi keuangan untuk indeks inklusi keuangan DIY itu 98% jauh di atas eh rata-rata nasional yang 93%. Dan DIY ini menempati posisi kedua secara nasional," ujarnya ditemui di Kompleks Kepatihan, Rabu (19/8/2026).
Inklusi Keuangan DIY Lampaui Target 2029
Capaian tersebut sekaligus telah melampaui sasaran yang ditetapkan dalam RPJMN 2025–2029 untuk 2029. Target indeks inklusi keuangan ditetapkan sebesar 93%, sedangkan target indeks literasi keuangan sebesar 69,35%.
Dengan demikian, capaian DIY menunjukkan akses masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan sekaligus tingkat pemahamannya telah berada di atas sasaran nasional yang ditetapkan untuk tiga tahun mendatang.
Untuk indeks literasi keuangan, DIY berada di peringkat ketujuh nasional dengan capaian 76,44%.
Meski demikian, tingginya angka inklusi belum sepenuhnya diikuti tingkat literasi yang setara. Eko mencatat terdapat gap 22,30 poin persentase antara indeks inklusi dan literasi keuangan DIY.
OJK Soroti Kesenjangan Literasi dan Akses Keuangan
Menurut Eko, selisih tersebut menunjukkan pentingnya memastikan perluasan akses terhadap layanan keuangan berjalan beriringan dengan peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku keuangan masyarakat.
"Gap antara literasi dan inklusi. Nah ini tentunya kami bersama tim dan stakeholder terkait akan meningkatkan edukasi kepada masyarakat," jelasnya.
OJK DIY akan terus mengimbau industri jasa keuangan untuk memberikan edukasi sebelum masyarakat menggunakan produk maupun layanan keuangan. Edukasi tersebut diharapkan membuat masyarakat memahami manfaat sekaligus risiko dari produk yang digunakan.
Eko menekankan pemahaman tersebut juga penting bagi masyarakat yang sudah menggunakan produk dan layanan jasa keuangan. Tingginya tingkat akses tidak cukup apabila masyarakat belum memahami manfaat serta risiko produk keuangan yang dimanfaatkan.
Dengan indeks inklusi mencapai 98,74%, Eko menggambarkan bahwa sekitar 98 dari 100 orang di DIY telah mengakses layanan jasa keuangan.
"Kan tinggal 2% lagi sebetulnya, insyaallah kita akan bisa mencapai paling enggak meningkat sedikit ya, di atas 99%," lanjutnya.
OJK DIY Perkuat Edukasi dan Pelindungan Konsumen
Ke depan, OJK DIY akan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, industri jasa keuangan, akademisi, komunitas, serta berbagai pemangku kepentingan.
Kolaborasi tersebut diarahkan untuk meningkatkan literasi keuangan, memperluas akses keuangan yang berkualitas, sekaligus memperkuat pelindungan konsumen.
Upaya tersebut diharapkan tidak hanya membuat masyarakat DIY semakin mudah mengakses produk dan layanan jasa keuangan, tetapi juga semakin cerdas dan bijak dalam mengelola keuangan.
"Sehingga mampu memanfaatkan perkembangan sektor jasa keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah."
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
PLN UID Yogyakarta menargetkan penambahan 26 SPKLU di DIY hingga akhir 2026. Saat ini sudah ada 33 unit yang terbangun.
Sarana olahraga Sleman masih terkendala. Fasilitas dayung dan renang belum sesuai kebutuhan atlet menjelang Porda DIY XVIII 2027.
Pemda DIY menyalurkan Rp1 miliar untuk NTT terdampak gempa dan membantu mahasiswa asal NTT di Jogja melalui pangan serta keringanan kuliah.
Usulan BPIH 2027 Rp107,34 juta per jamaah naik hampir Rp20 juta. DPR meminta biaya dikaji agar rasional dan layanan tetap berkualitas.
KRI Ki Hajar Dewantara akan dijual setelah DPR menerima surpres. Simak spesifikasi, senjata, mesin, dan kemampuan kapal perang ini.
Seoul menyiapkan kebijakan “hak atas keteduhan” dengan koridor pejalan kaki teduh untuk menghadapi gelombang panas ekstrem dan melindungi warga.