Prabowo Wacanakan Gabung BMKG dan Badan Geologi, Begini Respons Dwikorita

Harianjogja.com, SLEMAN—Presiden Prabowo Subianto mewacanakan Badan Geologi bergabung dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) kembali mencuat. Mantan Kepala BMKG Prof. Dwikorita Karnawati menilai integrasi bidang kebencanaan di bawah satu payung dapat mengurangi duplikasi pekerjaan sekaligus mempercepat pemanfaatan data untuk kebutuhan mitigasi dan peringatan dini bencana.

Dwikorita mengatakan persoalan koordinasi data dan fasilitas menjadi salah satu alasan munculnya gagasan tersebut. Menurut dia, pemisahan fasilitas, perlengkapan, serta sistem pemantauan dapat membuat proses analisis hingga penerbitan peringatan dini tidak berjalan optimal.

Dwikorita menjabat sebagai Kepala BMKG sejak 2017 hingga 2025. Ketika masih memimpin BMKG, ia mengaku telah menyampaikan usulan agar bidang tertentu di Badan Geologi yang berkaitan dengan kebencanaan dapat diintegrasikan dengan BMKG.

Hambatan Data Jadi Salah Satu Persoalan

Dwikorita menjelaskan persoalan tersebut terutama terasa dalam penanganan peringatan dini yang berkaitan dengan aktivitas gunung api. Ketika fasilitas dan perlengkapan monitoring berada di lembaga berbeda dengan pihak yang bertugas menyampaikan peringatan dini, proses pengolahan informasi dapat menghadapi kendala.

"Karena pelajarannya adalah kami tidak bisa mengeluarkan peringatan dini karena semua fasilitas, perlengkapan monitoring, dan sebagainya ada di Pusat Vulkanologi. Tapi peringatan dininya di kami," terang Dwikorita pada Rabu (9/9/2026).

Menurut Guru Besar Teknik Geologi UGM tersebut, persoalan tidak hanya menyangkut keberadaan fasilitas. Pada awal masa kepemimpinannya di BMKG, terdapat data yang tidak dapat langsung digunakan meskipun sudah ada konsep interoperabilitas.

"Kita enggak bisa melakukan analisis, enggak bisa menghitung, sehingga bagaimana itu usulannya seperti itu. Dan usulan itu diulang lagi tahun 2023," imbuhnya.

Dwikorita kemudian menceritakan pengalaman ketika lembaga menerima data, tetapi data tersebut tidak dapat dianalisis karena tidak disertai metadata. Padahal, metadata diperlukan agar data yang diterima dapat dipahami dan diolah secara tepat.

Tanpa metadata, data yang diberikan tidak dapat dianalisis dan tidak memiliki makna yang dapat digunakan untuk kebutuhan analisis. Kondisi tersebut menjadi salah satu pengalaman yang menurut Dwikorita memperlihatkan pentingnya integrasi sistem data dalam penanganan kebencanaan.

Dwikorita Nilai Penggabungan Perlu Dikaji

Atas pengalaman tersebut, Dwikorita berpandangan bahwa gagasan menggabungkan Badan Geologi ke BMKG merupakan konsep yang ideal. Namun, ia menekankan perlunya kajian lebih lanjut sebelum gagasan tersebut diterapkan.

"Sebetulnya akan ideal sesuai yang kami usulkan. Jadi perlu ada kajian akademik ya, kalau perlu ditinjau lagi usulan BMKG beberapa tahun yang lalu itu," ungkapnya.

Usulan penggabungan Badan Geologi ke BMKG sendiri bukan pertama kali muncul. Menurut Dwikorita, gagasan tersebut telah mencuat beberapa kali, termasuk ketika dirinya masih menjabat sebagai Kepala BMKG, kemudian kembali diusulkan pada 2023.

Dwikorita juga menyinggung model kelembagaan meteorologi di Jepang sebagai salah satu contoh yang menurutnya dapat menjadi bahan pembelajaran. Di Jepang, lembaga meteorologi berada dalam satu payung bernama Japan Meteorological Agency.

Meski menggunakan nama lembaga meteorologi, cakupan penanganannya tidak terbatas pada cuaca. Bidang yang ditangani mencakup gempa bumi, tsunami, cuaca, iklim, termasuk ilmu gunung api atau vulkanologi.

"Jadi Jepang untuk tsunami karena gunung api cepat banget [responsnya] karena semua fasilitas ada. Nah, itulah kami mengusulkan saat itu," jelasnya.

Bukan Semua Bidang Badan Geologi

Dwikorita menegaskan gagasan yang ia maksud bukan berarti seluruh Badan Geologi dimasukkan ke dalam BMKG. Fokusnya adalah bidang yang berhubungan langsung dengan bencana dan mitigasi bencana.

Menurut dia, Badan Geologi memiliki cakupan tugas yang luas karena menangani berbagai sumber daya dan energi, termasuk air tanah, kelautan hingga mineralogi. Karena itu, apabila seluruh bidang tersebut dimasukkan ke BMKG, ia khawatir fungsi utama BMKG justru menjadi kurang fokus.

Dwikorita menilai integrasi seharusnya dilakukan secara selektif dengan mengambil bidang yang memiliki keterkaitan langsung dengan penanganan bencana. Dengan pendekatan tersebut, integrasi diharapkan tidak menimbulkan persoalan baru dalam kelembagaan.

"Jadi ambil aja yang tentang bencana, tentang mitigasi bencana. Dan realitanya kalau kita pelajari, yang dilakukan di Badan Geologi itu sama dengan yang ada di BMKG, duplikasi kan?," tegasnya.

Persoalan duplikasi pekerjaan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam gagasan integrasi. Dengan pembagian tugas yang lebih terarah dan data yang terhubung, pekerjaan yang sebelumnya dilakukan secara terpisah diharapkan dapat ditangani dengan koordinasi yang lebih efektif.

Harapan Integrasi Mempercepat Peringatan Dini

Bagi Dwikorita, tujuan akhir dari gagasan tersebut bukan semata-mata perubahan struktur kelembagaan. Hal yang lebih penting adalah bagaimana data dan fasilitas yang berkaitan dengan kebencanaan dapat terintegrasi sehingga informasi dapat diproses lebih cepat.

Ia berharap gagasan tersebut suatu saat dapat diwujudkan dengan desain yang tepat. Integrasi, menurut dia, harus dilakukan secara terukur dan tidak sekadar memindahkan seluruh bidang dari satu lembaga ke lembaga lainnya.

"Impian itu semoga bisa terwujud, tapi yang tepat. Jangan semua dibedol masuk itu malah saling menghancurkan," tandasnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.