Defisit APBD-P 2026 Membesar, Bupati Bantul Minta OPD Berhemat

Harianjogja.com, BANTUL— Defisit APBD-P 2026 Bantul membesar menjadi Rp154 miliar. Kondisi tersebut mendorong Bupati Bantul Abdul Halim Muslih meminta organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan pemerintah kabupaten setempat memperketat efisiensi dan menghindari belanja yang tidak mendesak.

Halim mengatakan kondisi fiskal Bantul masih dapat ditanggulangi pemerintah daerah dengan menggenjot pendapatan dari sumber lain yang sah. Di sisi lain, agenda atau kegiatan yang tidak secara langsung dirasakan masyarakat diminta untuk dicoret.

"Saya kira kondisi fiskal kami masih bisa ditanggulangi dan diatasi. Yang penting semuanya bisa menerima bahwa prinsip efisiensi dan akuntabilitas itu harus ditegakkan," kata Halim, Selasa (29/9/2026).

Menurut Halim, setiap OPD Pemkab Bantul harus memastikan anggaran yang diajukan memang penting serta memberikan dampak besar kepada masyarakat. Anggaran tidak boleh digunakan untuk belanja yang dinilai tidak penting.

"Belanja-belanja yang tidak urgent, itu harus dikesampingkan dulu. Harus fokus ke belanja-belanja yang memang memiliki urgensitas tinggi dan dampak yang besar," ungkapnya.

Perjalanan Dinas hingga Jamuan Diminta Diefisienkan

Halim menyebut terdapat sejumlah kegiatan yang dapat dicoret sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran. Beberapa di antaranya yakni perjalanan dinas, jamuan makan dan minum, serta penggunaan listrik dan air.

Menurutnya, anggaran dari pos tersebut dapat dialihkan untuk program yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Langkah itu diharapkan dapat sedikit banyak membantu menekan defisit APBD-P 2026 Bantul.

"Dengan efisiensi ini harapannya kami punya tradisi dan budaya baru dalam pengelolaan anggaran. Jadi jangan boros untuk urusan-urusan yang sifatnya executive-heavy, harus digeser menjadi public-heavy. Tidak hanya eksekutif saja, legislatif juga demikian," pungkasnya.

Pendapatan Bantul Naik Rp28 Miliar

Dalam kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan 2026, pendapatan daerah Bantul meningkat dari Rp2,311 triliun menjadi Rp2,339 triliun.

Kenaikan pendapatan tersebut mencapai Rp28 miliar. Namun pada saat yang sama, anggaran belanja juga mengalami peningkatan dari Rp2,443 triliun menjadi Rp2,493 triliun atau bertambah sekitar Rp50 miliar.

Kondisi tersebut membuat selisih antara pendapatan dan belanja semakin lebar. Defisit yang sebelumnya dipatok Rp132 miliar kemudian meningkat menjadi Rp154 miliar.

APBD-P 2026 Masih Diperbaiki

Kepala Bidang Anggaran BPKPAD Bantul Surana Nugraha mengatakan APBD-P 2026 saat ini masih berada dalam tahap perbaikan akhir setelah dievaluasi oleh Pemda DIY.

Setelah dokumen anggaran rampung diperbaiki, Pemkab Bantul akan kembali menyerahkannya untuk mendapatkan nomor registrasi dari pihak terkait.

Meski demikian, Nugraha mengatakan terdapat sejumlah perbedaan antara rencana KUA-PPAS dengan APBD-P 2026 setelah dilakukan evaluasi. Perbedaan tersebut mencakup pendapatan, belanja, dan defisit.

Namun, dia belum merinci besaran APBD-P 2026 yang nantinya akan disahkan.

"Besarannya beda dengan yang di KUA-PPAS, tapi sekarang masih dalam proses perbaikan. Jadi belum selesai," katanya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.