Tito Minta Pemulihan Pascabencana Sumatera Tuntas Akhir 2026

Harianjogja.com, JOGJA—Pemerintah mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan menargetkan berbagai kegiatan yang berjalan tahun ini selesai sebelum 31 Desember 2026. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta kementerian dan lembaga (K/L) serta pemerintah daerah mempercepat pekerjaan sesuai alokasi anggaran masing-masing.

Tito yang juga menjabat Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera menyampaikan hal tersebut seusai mengikuti rapat koordinasi tingkat menteri di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Selasa.

Menurut Tito, percepatan diperlukan agar perbaikan rumah, sekolah, jalan, jembatan, dan fasilitas ekonomi masyarakat dapat segera dirasakan warga terdampak.

Layanan Dasar Mulai Pulih, Sejumlah Fasilitas Masih Rusak

Tito menjelaskan penanganan bencana sebelumnya melewati tahap tanggap darurat yang berfokus pada evakuasi, penanganan korban, dan penyelamatan nyawa. Setelah itu, penanganan berlanjut ke masa transisi darurat hingga memasuki tahap pemulihan.

Pada masa tanggap darurat, Presiden Prabowo Subianto mengerahkan berbagai kekuatan nasional, termasuk TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Basarnas, dan pemerintah daerah.

“Pada saat tanggap darurat, Bapak Presiden juga sudah memberikan anggaran awal untuk belanja tidak terduga tambahan sebanyak Rp268 miliar. Kemudian di masa transisi, Bapak Presiden membuat Satgas, di mana Ketua Tim Pengarahnya adalah Menko PMK, anggotanya semua Menko, ditambah Kapolri, Panglima TNI, Menteri Keuangan,” ujarnya.

Memasuki tahap pemulihan, sebagian besar aktivitas pemerintahan di daerah terdampak mulai kembali berjalan. Kabupaten Aceh Tamiang, yang sebelumnya mengalami gangguan berat, juga mulai pulih.

Pada sektor pelayanan dasar, pasokan listrik, bahan bakar minyak (BBM), LPG, dan layanan internet relatif kembali normal. Rumah sakit umum dan puskesmas juga telah berfungsi, meskipun masih ada enam puskesmas pembantu di Sumatera Utara yang rusak atau hilang akibat bencana dan membutuhkan penanganan.

Sebanyak 99 Sekolah Masih Belajar di Kelas Darurat

Pemulihan juga berlangsung di sektor pendidikan. Dari total 4.922 satuan pendidikan terdampak bencana, sebanyak 99 sekolah masih melaksanakan kegiatan belajar-mengajar di kelas darurat.

Penanganan sekolah tersebut menjadi perhatian Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), yang berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan TNI Angkatan Darat (AD).

Tito turut mengapresiasi pembangunan jembatan yang dilakukan TNI AD dan Polri untuk membantu pemulihan akses masyarakat di wilayah terdampak.

“Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan TNI AD yang memiliki satgas jembatan, itu ratusan jembatan yang sudah terbangun oleh TNI AD. Dari kepolisian juga lebih dari 100, kalau saya tidak salah lebih kurang 120-an yang dibangun oleh Polri untuk jembatan,” ujar Tito.

Meski sejumlah layanan telah pulih, pekerjaan rekonstruksi masih menghadapi tantangan. Tito mengingatkan hujan berintensitas tinggi masih memicu banjir dan longsor susulan di sejumlah wilayah sehingga menambah pekerjaan pemerintah dalam memulihkan akses dan aktivitas masyarakat.

Kementerian Diminta Kejar Target Sebelum Akhir Tahun

Menghadapi kondisi tersebut, Tito meminta kementerian dan lembaga yang telah memperoleh alokasi anggaran mempercepat pelaksanaan kegiatan yang ditargetkan selesai tahun ini. Pemerintah daerah juga diminta bergerak lebih cepat dengan memanfaatkan anggaran yang tersedia, termasuk tambahan anggaran.

Percepatan itu mencakup perbaikan fasilitas pendidikan, rumah warga, jalan, jembatan, serta fasilitas ekonomi masyarakat. Koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah diperlukan agar proses pemulihan berjalan lebih efektif.

“Harapan kami dengan koordinasi ini akan mempercepat semua proses dan teman-teman K/L semua bergerak dan juga bisa mendorong semua pemerintah daerah dengan anggaran masing-masing dan tambahan anggaran itu juga bisa bergerak dengan lebih cepat,” katanya.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Kepala BNPB Kristomei Sianturi, serta pejabat terkait lainnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara