Sosiolog UGM Soroti Kekerasan Aparat di Aksi 10 November, Kepercayaan Publik Tergerus

Harianjogja.com, JOGJA—Kekerasan aparat dalam pengamanan demonstrasi dinilai dapat semakin menggerus kepercayaan masyarakat terhadap negara. Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM), Andreas Budi Widnyata, meminta pemerintah melakukan pembenahan menyeluruh terhadap institusi keamanan, terutama dalam pola penanganan aksi penyampaian pendapat.

Menurut Andreas, pemulihan kepercayaan publik tidak cukup hanya mengandalkan pernyataan atau janji penerapan pendekatan humanis. Pemerintah perlu mengubah pola pengamanan demonstrasi yang masih memperlihatkan pendekatan represif terhadap masyarakat sipil.

Dia menilai praktik kekerasan dalam aksi demonstrasi menjadi persoalan serius karena penyampaian pendapat merupakan hak konstitusional warga negara yang dilindungi undang-undang.

"Jadi bagaimanapun juga segala bentuk praktik ini, kembalinya remiliterisasi di negeri ini dengan otoritarianisme yang semakin menguat, dengan praktik kekerasan yang juga semakin terlihat di dalam aksi-aksi yang bahkan itu sangat konstitusional, itu adalah hak sipil yang dilindungi oleh konstitusi," kata Andreas, Kamis (12/11/2026).

Sosiolog UGM Minta Pola Pengamanan Demonstrasi Diubah

Andreas menilai kepolisian perlu mengubah paradigma dalam mengamankan aksi demonstrasi. Pendekatan yang mengutamakan komunikasi dan dialog dengan massa dinilai lebih dibutuhkan dibandingkan penggunaan kekuatan untuk menghadapi masyarakat yang menyampaikan aspirasi.

Menurutnya, pendekatan persuasif harus menjadi bagian utama dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Hal tersebut sekaligus menjadi momentum untuk mengakhiri praktik kekerasan yang masih ditemukan dalam pengamanan demonstrasi.

"Yang dibutuhkan sebetulnya adalah kekuatan persuasif, komunikatif, dan deliberatif. Sehingga kepolisian mestinya apa yang dijanjikan tentang polisi humanis itu sudah waktunya untuk diubah dan diakhiri praktik-praktik tindak kekerasan," ujarnya.

Dia juga menyoroti penggunaan pendekatan militeristik dalam pengamanan aksi. Andreas mengingatkan bahwa secara konstitusional kepolisian dan militer merupakan institusi yang terpisah, tetapi menurut pengamatannya, praktik di lapangan terkadang menunjukkan pola penanganan yang seolah menyatukan keduanya ketika menghadapi masyarakat sipil.

"Secara konstitusional terpisah, tetapi dalam praktik di lapangan hari ini menunjukkan hal yang sama, mereka menjadi satu kembali dan menjadi kekuatan menggebuk masyarakat sipil sebagai pemilik kedaulatan negara ini," katanya.

Sejumlah Demonstrasi di Jogja Berujung Kericuhan

Sorotan Andreas muncul di tengah rangkaian demonstrasi di Jogja yang beberapa kali berakhir dengan kericuhan. Sejumlah peristiwa tersebut terjadi di Simpang Gramedia pada 1 September 2026, kawasan Malioboro pada 20 Oktober dan 28 Oktober, serta aksi terbaru pada Selasa (10/11/2026).

Dalam rangkaian aksi tersebut, pola pengamanan aparat kepolisian turut menjadi perhatian. Beberapa hal yang disorot antara lain pemasangan kawat berduri dan pelibatan personel TNI dalam pengamanan kawasan demonstrasi.

Andreas juga mengingatkan agar masyarakat sipil tidak selalu ditempatkan sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas setiap kericuhan dalam demonstrasi. Menurutnya, keberadaan kelompok-kelompok yang melakukan kekerasan juga perlu diklarifikasi dalam setiap peristiwa.

Dia mempertanyakan kemungkinan adanya pihak lain yang melakukan tindakan kekerasan, tetapi masyarakat yang menyampaikan aspirasi justru menjadi sasaran tudingan.

"Seringkali kambing hitam itu justru ditempatkan kepada masyarakat sipil yang murni untuk menyuarakan aspirasi karena kemarahan, karena kejengkelan, enggak pernah didengar dan bahkan dipungkam dengan praktik-praktik seperti ini," tuturnya.

Pemerintah Diminta Mengklarifikasi Setiap Tindakan Kekerasan

Lebih lanjut, Andreas meminta pemerintah memastikan setiap tindakan kekerasan yang terjadi dalam rangkaian demonstrasi diklarifikasi secara terbuka. Penanganan aksi, menurutnya, tidak boleh hanya berorientasi pada pengendalian massa, tetapi juga harus mengungkap dugaan kekerasan dan pihak yang bertanggung jawab.

Dia menegaskan demonstrasi merupakan bagian dari hak konstitusional masyarakat. Hak tersebut juga mencakup kelompok muda yang menyampaikan keresahan mengenai masa depan mereka.

Karena itu, negara semestinya memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, bukan meresponsnya dengan tindakan represif.

"Negara ini malah melakukan praktik yang selalu sebaliknya, selalu represif dan koersif, bahkan kemudian melakukan proses pengkambinghitaman kepada masyarakat sipil," katanya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.