Skema Droping Air di Gunungkidul Berubah, Kapanewon Jadi Prioritas
BPBD Gunungkidul mengubah skema droping air bersih dengan memprioritaskan anggaran kapanewon menghadapi kemarau panjang 2026.
dokumen
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Biaya pelantikan plus seragam baru untuk calon legislator (caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gunungkidul terpilih yang memakan uang ratusan juta rupiah dipertanyakan.
Aktivis Jejaring Rakyat Mandiri (Jerami) Rino Caroko menganggap biaya pelantikan yang menggunakan anggaran sebesar Rp359 juta merupakan hal yang tidak logis dan hanya pemborosan. Apalagi, langkah tersebut berbanding terbalik dengan kondisi masyarakat di Gunungkidul.
“Masih banyak warga dalam kondisi sengsara. Apalagi saat ini banyak desa-desa yang mulai dilanda kekeringan,” katanya kepada Harianjogja.com, Kamis (5/6/2014).
“Kalau sejak awal sudah berlimpah dengan uang, terus bagaimana kelanjutannya nanti? Takutnya, kepekaan itu memudar padahal mereka-mereka adalah penyambung aspirasi dari warga,” papar Rino.
Harusnya, kata dia, biaya pelantikan tidak sampai ratusan juta karena cukup dengan uang Rp20 juta.
Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Gunungkidul Bambang Riyanto menegaskan anggaraan pelantikan dan pembuatan seragam baru tidak dapat diganggu gugat karena sudah diputuskan. Untuk pembuatan seragam baru, saat ini legislator terpilih sudah pengukuran badan.
Untuk biaya pelantikan sebesar Rp101 juta, Bambang menjelaskan anggaran itu tidak hanya untuk pelantikan anggota Dewan baru. Di dalamnya sudah termasuk untuk pelantikan pimpinan DPRD Gunungkidul.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
BPBD Gunungkidul mengubah skema droping air bersih dengan memprioritaskan anggaran kapanewon menghadapi kemarau panjang 2026.
Israel kembali menyerang armada bantuan Gaza di laut internasional. Puluhan kapal disita dan ratusan aktivis ditahan.
Jadwal KRL Solo–Jogja 20 Mei 2026 lengkap semua stasiun dari Palur ke Tugu. Cek jam berangkat terbaru dan tarif Rp8.000.
Pengurusan SKKH di Sleman masih sepi jelang Iduladha 2026. DP3 tingkatkan pengawasan karena ancaman PMK masih ada.
Lima WNI ditahan Israel saat misi kemanusiaan ke Gaza. Pemerintah RI mendesak pembebasan dan perlindungan.
UMKM di RTP Bulak Tabak Kulonprogo mengeluh sepi pembeli saat musim haji 2026, dampak ekonomi dari embarkasi belum terasa.