Investasi di Gunungkidul Tembus Rp488 Miliar dalam Enam Bulan
Investasi di Gunungkidul pada semester pertama 2026 mencapai Rp487,66 miliar atau 56,8% dari target investasi tahun ini.
Pasukan personel Polres Gunungkidul terlihat berjaga-jaga di area wisata Gua Pindul. mereka berjaga untuk menjaga keadaan tetap aman dan kondusif. Senin (4/8/2014). (David Kurniawan/JIBI/Harian Jogja)
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – Pemerintah Kabupaten Gunungkidul siap membawa sengketa kepemilikan Gua Pindul ke pengadilan. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik yang lebih luas di masa yang akan datang serta memperjelas status kepemilikan terhadap salah satu destinasi wisata unggulan di Gunungkidul tersebut.
Wakil Bupati Gunungkidul Immawan Wahyudi mengatakan pemkab sebenarnya telah mempersilahkan kubu Atiek Damayanti untuk menggugat ke pengadilan. Sebagai konsekuensinya, pemkab juga siap menjadi pihak tergugat apabila gugatan tersebut dilayangkan.
“Sayangnya, gugatan itu tak pernah dilayangkan. Malahan, mereka memilih jalan lain,” katanya kepada Harianjogja.com, Senin (4/8/2014).
Menurut dia, proses mediasi penyelesaian konflik Pindul sudah sering dilakukan. Namun, setiap digelar pertemuan tanpa membuahkan hasil. Immawan berpendapat, bila konflik Pindul tidak diselesaikan dikhawatirkan berdampak terhadap kenyamanan wisatawan yang datang.
“Untuk kami akan meminta penetapan pengadilan supaya statusnya jadi semakin jelas. Paling penting, konflik tersebut bisa berakhir,” katanya.
Namun, sebelum penetapan itu diajukan, Pemkab Gunungkidul akan melakukan diskusi kajian legal ilmiah. Pasalnya, kawasan Pindul meliputi tiga aspek, yakni masalah kepemilikan tanah (agraria), sumber daya alam (Masalah sungai bawah tanah) serta permasalahan berkaitan dengan keguaan.
Immawan yakin bila masalah ini diajukan pemerintah kabupaten akan memenangkan kasus ini. Pasalnya, kepemilikan tanah itu tidak serta merta dari atas hingga seluruh isi yang terkandung di dalamnya. Hal ini berkaitan dengan kepemilikan aspek yang dikandung lebih luas lagi, sehingga, pemanfaatan yang dikandung di dalam tanah diatur dalam undang-undang.
“Misalnya air, kalau hanya untuk pemanfaatan pribadi tanpa perlu menggunakan izin. Tapi, kalau untuk kepentingan lain maka harus memiliki izin. Jadi, itu salah satu alasan kenapa yang tercantum di sertifikat meter persegi dan bukan meter kubik,” ungkap dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Investasi di Gunungkidul pada semester pertama 2026 mencapai Rp487,66 miliar atau 56,8% dari target investasi tahun ini.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI My Esti Wijayati mendukung Sekolah Rakyat Kulonprogo, namun meminta pemerintah mematangkan perencanaan dan evaluasi pelaksanaannya.
Dino Patti Djalal meminta perubahan iklim menjadi prioritas utama dunia dan mendorong Indonesia mempercepat target 100 GW energi surya.
Indonesia mengirim 432 atlet untuk bertanding pada 35 cabang olahraga di Asian Games Aichi-Nagoya 2026 yang berlangsung di Jepang.
OpenAI menyelidiki dugaan agen AI yang lolos pengawasan internal. Kasus serupa di Anthropic memicu desakan regulasi keamanan AI yang lebih ketat.
Maestro seni lukis Nasirun wafat di Bantul. Sahabat mengenang hari-hari terakhir, sosoknya yang rendah hati, dan tawa yang tak pernah hilang.