Benarkah Siswa SMK Swasta di Gunungkidul Dilarang Ujian Karena Belum Bayar Uang Sekolah?

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Sedikitnya tiga siswa Sekolah Menengah Kejuruaan (SMK) Maarif Semanu, Gunungkidul dilarang mengikuti ujian tengah semester karena belum membayar uang sekolah sebesar Rp100.000.

Pelarangan terjadi pada Senin (29/9/2014) lalu. Waktu itu, saat akan mengikuti ujian, ketiga siswa, EI, DN dan NR, diminta seorang
guru menunjukkan kartu ujian. Namun, ketiga murid Kelas XII itu tak dapat menunjukkan kartu ujian. Oleh guru yang bersangkutan, mereka disuruh menghadap kepala sekolah. Dalam pertemuan itu, ketiganya ditanya alasan belum membayar uang sekolah yang diwajibkan ke masing-masing siswa. Kepala sekolah menegur dengan nada tinggi. Kata-katanya pun kurang mengenakan untuk didengar.

“Nek urung mbayar, urung oleh ujian, mulio sik wae [kalau belum bayar, belum diperbolehkan mengikuti ujian. Pulang dulu],” kata EI kepada Harianjogja.com, Kamis (2/10/2014).

Kepala Sekolah SMK Maarif Semanu Purwanto menampik telah melarang ketiga anak didiknya untuk ikut dalam ujian tengah semester.

“Yang benar, kalau belum bayar, silakan pulang dan bawa orangtua ke sini [sekolah],” ujarnya.

Namun, perintah tersebut ditanggapi berbeda ketiga muridnya.

“Padahal saya sudah menunggu mereka di sekolah. Namun, sampai pulang sekolah, ketiga murid dan orangtuannya tak kunjung
datang,” ungkap Purwanto.

Pemanggilan orangtua untuk mengklarifikasi masalah pembayaran uang sekolah. Terlebih lagi, kata Purwanto, ketiga siswa itu mendapatkan uang dari pemerintah dalam bentuk Bantuan Siswa Miskin (BSM) sebesar Rp700.000.

“Tapi kenapa uang Rp100.000 belum dibayarkan,” paparnya.

Purwanto mengaku masalah tersebut sebenarnya telah selesai karena siswa yang bersangkutan dapat mengikuti ujian di hari berikutnya.

Menanggapi hal ini, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Gunungkidul memanggil Kepala SMK Maarif Semanu untuk dimintai klarifikasi. Dalam pertemuan diketahui persoalan ini hanya kesalahpahaman. Sekolah tidak ada niat untuk melarang siswa sekolah. Kasus ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi sekolah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.