PAD Wisata Gunungkidul Lampaui Target di Tengah Sorotan Kebocoran

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata di Kabupaten Gunungkidul telah melampaui target tahun 2026 meski masih diwarnai persoalan dugaan kebocoran retribusi tiket masuk wisata. Hingga akhir Juli 2026, PAD sektor pariwisata tercatat mencapai Rp43.322.667.890 atau 120% dari target yang ditetapkan sebesar Rp36 miliar.

Capaian tersebut juga diikuti dengan lonjakan jumlah wisatawan. Dari target 3,2 juta kunjungan sepanjang tahun, hingga akhir Juli jumlah pengunjung destinasi wisata di Gunungkidul sudah menembus 3,5 juta orang.

Sekretaris Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Gunungkidul, Eko Nur Cahyo, mengatakan target PAD maupun kunjungan wisata tahun 2026 telah terlampaui lebih cepat dari yang diperkirakan.

“Kalau diprosentasekan, PAD dari retribusi wisata mencapai 120% dari target. Dari sisi jumlah, juga yang terbanyak dibandingkan dengan capaian di tahun-tahun sebelumnya,” kata Eko, Rabu (29/7/2026).

Menurut dia, tingginya animo wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata di Bumi Handayani menjadi salah satu faktor utama yang mendongkrak penerimaan daerah dari sektor pariwisata.

“Animo pengunjung yang tinggi, sangat berpengaruh terhadap pendapatan diraih,” katanya.

Di balik capaian tersebut, Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Gunungkidul masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk menjaga citra pariwisata tetap positif. Salah satunya terkait dugaan pungutan liar (pungli) di Pantai Watuwalang yang hingga kini masih dalam proses penyelesaian.

“Masih dilakukan koordinasi dan mediasi untuk penyelesaian,” ungkapnya.

Selain itu, dinas juga menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran standar operasional prosedur (SOP) dalam penarikan retribusi di kawasan wisata. Beberapa pengaduan yang masuk telah ditindaklanjuti melalui proses klarifikasi.

“Kita tidak tinggal diam terhadap adanya aduan tentang penarikan retribusi. Saat ada laporan, maka akan ditindaklanjuti dengan proses klarifikasi hingga pemberian sanksi untuk pembinaan,” kata mantan Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika ini.

Eko juga mengakui masih adanya keluhan wisatawan terkait akses menuju sejumlah destinasi wisata di Kabupaten Gunungkidul. Menurutnya, penyelesaian persoalan tersebut membutuhkan keterlibatan lintas sektor sesuai dengan kewenangan masing-masing.

“Ada juga keluhan berkaitan dengan rusaknya jalan menuju wisata,” katanya.

Sebelumnya, Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, mencabut kewenangan pemungutan retribusi wisata yang sebelumnya diberikan kepada Pemerintah Kalurahan Kemadang, Kapanewon Tanjungsari. Kebijakan tersebut diambil setelah adanya masukan terkait potensi kebocoran retribusi di Tempat Pemungutan Retribusi (TPR) pantai.

“Seluruh petugas penarikan dari kalurahan, kita nonaktifkan sehingga penarikan retribusi baik siang maupun malam sepenuhnya dikelola oleh petugas dari pemkab,” kata Mbak Endah kepada wartawan, Senin (27/7/2026).

Ia berharap langkah tegas tersebut dapat menjadi pelajaran bagi seluruh petugas pemungut retribusi agar tidak melakukan pelanggaran sehingga potensi PAD dari sektor pariwisata dapat dioptimalkan.

“Kami juga sudah memberikan pembinaan dan pembekalan kepada para petugas pungut yang baru. Kami mengambil langkah ini agar ada transparansi dan jauh dari kebocoran sehingga PAD yang dicapai bisa dimaksimalkan,” kata Bupati.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.