Tekan Pengangguran, Padat Karya Digelar di 65 Titik di Gunungkidul

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL-Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Gunungkidul mencatat pelaksanaan program padat karya pada 2026 akan digelar di 65 titik yang tersebar di 15 kapanewon. Program yang didanai melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ini menjadi salah satu upaya mengurangi angka pengangguran sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat.

Kepala Bidang Tenaga Kerja Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Gunungkidul, Emy Nur Aini, mengatakan program padat karya rutin diselenggarakan setiap tahun sebagai langkah membuka kesempatan kerja bagi masyarakat.

"Tahun ini kami mendapatkan alokasi BKK dari Pemerintah DIY untuk penyelenggaraan padat karya di 65 titik," ujar Emy, Kamis (30/7/2026).

Adapun lokasi program tersebar di Kapanewon Panggang, Paliyan, Wonosari, Semanu, Tanjungsari, Ponjong, Tepus, Semin, Ngawen, Patuk, Gedangsari, Nglipar, Rongkop, Karangmojo, dan Playen.

Sementara itu, terdapat tiga kapanewon yang tidak mendapatkan program padat karya pada tahun ini, yakni Girisubo, Purwosari, dan Saptosari.

Emy menjelaskan, jumlah lokasi pelaksanaan program padat karya tahun ini meningkat dibandingkan 2025 yang hanya dilaksanakan di delapan kalurahan.

"Sekarang lebih banyak dan untuk alokasi anggaran berkisar antara Rp100-200 juta di setiap titiknya," katanya.

Saat ini, pelaksanaan program masih berada pada tahap perencanaan. Identifikasi calon penerima manfaat telah selesai dilakukan dengan mendatangi masing-masing kalurahan.

Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Gunungkidul menargetkan sosialisasi program kepada masyarakat mulai dilaksanakan pada Agustus 2026. Selanjutnya, pengerjaan fisik program padat karya ditargetkan mulai berlangsung pada Oktober 2026.

"Target kami pada Oktober sudah dimulai pengerjaan program padat karya untuk membangun talut dan cor beton di lokasi yang menjadi sasaran," ujar Emy.

Program padat karya tidak hanya ditujukan untuk memperbaiki infrastruktur lingkungan, tetapi juga diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat padukuhan.

Selain program yang didanai melalui BKK Pemerintah DIY, pelaksanaan padat karya juga dilakukan di tingkat kalurahan dengan memanfaatkan dana desa yang bersumber dari Pemerintah Pusat.

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMKP2KB) Gunungkidul, Khoiru Rahmat, mengatakan pagu dana desa yang diterima Gunungkidul pada 2026 sebesar Rp51,9 miliar.

"Tahun lalu pagunya mencapai Rp168,8 miliar. Sekarang jumlahnya turun sangat drastis," kata Khoiru.

Dengan total pagu tersebut, setiap kalurahan rata-rata hanya memperoleh alokasi dana desa sekitar Rp300 juta.

Menurut Khoiru, terdapat sejumlah program prioritas yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah kalurahan menggunakan dana desa, di antaranya Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, ketahanan pangan, serta program padat karya.

"Padat karya wajib dan setiap kalurahan sudah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan program ini," katanya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.