SPMB 2026: Ratusan SD Gunungkidul Kekurangan Murid, 36 Penuhi Kuota
SPMB SD Gunungkidul 2026 mencatat mayoritas sekolah kekurangan murid. Hanya 36 SD yang mampu memenuhi kuota rombongan belajar.
Kepala Disnakertrans DIY Sigit Sapto Rahardjo (pakai kacamata) saat menghadiri acara Syawalan Pemkab Gunungkidul di Bangsal Sewokoprojo, Kamis (23/7/2015).(JIBI/Harian Jogja/David Kurniawan)
Pemkab Gunungkidul untuk Plt Bupati baru sebatas calon.
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – Jabatan Bupati Gunungkidul akan habis Senin (27/7/2015) lusa. Sayangnya hingga sekarang belum ada kepastian siapa yang ditunjuk menjadi pelaksana tugas tersebut.
Dari tiga nama yang diajukan ke Kementerian Dalam Negeri, muncul dua kandidat kuat yakni, Kepala Dinas Tenaga Kerja DIY Sigit Sapto Rahardjo dan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi DIY Budi Antono. Jika ditilik dari asal usulnya maka Sigit merupakan kandidat terkuat, karena dia merupakan putra daerah asli dari Gunungkidul.
Analisa ini menguat saat Sigit hadir dalam acara syawalan Pemkab Gunungkidul dengan Sultan HB X di Bangsal Sewokoprojo, Kamis (23/7/2015). Saat dikonfirmasi, di sela-sela kegiatan, dia mengaku belum bisa berkomentar banyak dan menyerahkan sepenuhnya ke gubernur.
“Kan masih dalam proses, jadi kita tunggu saja hasilnya seperti apa,” kata Sigit kepada sejumlah awak media, kemarin.
Meski belum berani panjang lebar, Sigit mengaku tidak keberatan jika ditunjuk sebagai Plt Bupati Gunungkidul. dia berdalih sebagai abdi negara, tugas yang diberikan wajib dilaksankaan dengan sebaik-baiknya.
“Kalau itu merupakan mandat saya akan menjalankan,” ujarnya sambil tersenyum.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
SPMB SD Gunungkidul 2026 mencatat mayoritas sekolah kekurangan murid. Hanya 36 SD yang mampu memenuhi kuota rombongan belajar.
Simak tips memilih genset untuk rumah dan usaha, mulai kapasitas daya, jenis genset, bahan bakar, hingga fitur keamanan.
Manfaat Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus dirasakan oleh masyarakat, termasuk peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Pemerintah
PLN mempercepat kontrak batu bara kalori menengah. Pasokan untuk PLTU di Pulau Jawa mulai mengalir guna menjaga keandalan listrik.
Penguatan literasi keuangan dinilai menjadi salah satu kunci agar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mampu berkembang dan naik kelas.
Pemkab Sleman siap menerapkan UU Penyesuaian Pidana. Ribuan perda tak perlu direvisi satu per satu berkat mekanisme konversi sanksi.