4 PNS Gunungkidul Disanksi, Pelanggarannya Berujung Turun Jabatan
Empat PNS Gunungkidul dijatuhi sanksi disiplin hingga penurunan pangkat dan jabatan. Ini rincian pelanggaran dan hukumannya.
Ilustrasi buah durian (JIBI/Solopos/Dok.)
Festival Durian di Patuk tak digelar karena hasil panen menurun.
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL– Camat Patuk Haryo Ambar Suwardi memastikan tahun ini tidak akan menyelenggarakan festival Durian di Dusun Ngasemayu, Desa Salam, Patuk. Kegiatan yang digelar sejak 2013 lalu terpaksa tak digelar karena hasil panen yang turun drastis.
“Sebenarnya kami ingin menyelenggarakan festival itu secara rutin, tapi mau bagaimana lagi buahnya tidak ada,” kata Ambar kepada Harianjogja.com, Jumat (19/2/2016).
Ketiadaan buah durian sudah bisa dilihat di beberapa lokasi di Kecamatan Patuk. Tempat-tempat yang dulu menjadi sentra durian, sekarang sangat sedikit penjual yang menyajikan buah tersebut.
“Beberapa desa juga telah melaporkan ketiadaan panen durian,” ujarnya.
Dia menjelaskan, kegagalan panen durian lebih dikarenakan faktor cuaca. Adanya kemarau panjang di musim lalu, membuat bakal buah durian tak berkembang masimal. Jika di waktu normal, sebatang pohon bisa berbuah hingga 50 buah, maka di tahun ini mengalami penurunan sangat drastis.
Menurut dia, selain penurunan jumlah panen, kualitas buah yang dihasilkan juga berkurang. Durian yang ada rasanya tidak manis dan terkesan dingin dan hambar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Empat PNS Gunungkidul dijatuhi sanksi disiplin hingga penurunan pangkat dan jabatan. Ini rincian pelanggaran dan hukumannya.
DPRD DIY mendorong relawan kebencanaan mendapat BPJS Ketenagakerjaan informal dengan pembiayaan yang diusulkan bersumber dari Danais.
Prabowo dan Putin bertemu di EEF 2026. Keduanya membahas perdagangan, energi nuklir, maritim, teknologi, hingga kemitraan strategis.
Sebanyak 25 lurah petahana di Gunungkidul cuti untuk maju Pilur. Carik ditunjuk sebagai Plt Lurah selama masa cuti.
BPS mengajukan tambahan anggaran Rp1,473 triliun pada 2027, termasuk Rp926 miliar untuk survei dan pemutakhiran data.
Raperda penyertaan modal BUMD Kota Magelang disiapkan sebagai payung penguatan ekonomi, dengan fokus kinerja, pengawasan, dan kontribusi daerah.