Imunisasi Anak Sekolah di Gunungkidul Tembus 96,8%, Penyisiran Masih Berlanjut
BIAS Gunungkidul mencapai 96%. Dinkes terus melakukan penyisiran untuk meningkatkan cakupan vaksinasi siswa kelas 1, 2, dan 5.
Ilustrasi SPPT PBB (Is Ariyanto/JIBI/Solopos)
PBB Gunungkidul untuk tunggakan terus meningkat.
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Gunungkidul terus meningkat setiap tahunnya. Hingga batas waktu pembayaran per 30 September lalu, tunggakannya mencapai Rp10,4 miliar.
Rincian tunggakan meliputi nominal sampai 2014 sebesar Rp6 miliar, tunggakan di 2015 sebesar Rp2 miliar. Sedang tunggakan terkini yang merupakan nilai jatuh tempo di tahun ini mencapai Rp2,4 miliar.
Kepala Bidang Pelayanan dan Penagihan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Gunungkidul Marwoto Agus Basuki mengakui, meski kesadaran warga untuk membayar pajak semakin tinggi, namun jumlah tunggakan pembayaran masih tinggi. Hal itu terjadi karena setiap tahun ada tunggakan dan jumlah tersebut terus terakumulasi.
Menurut dia, total tunggakan PBB di Gunungkidul mencapai Rp10,4 miliar. Dari jumlah itu, nilai tertinggi merupakan tunggakan PBB saat masih dikelola oleh Pemerintah Pusat dengan nominal mencapai Rp6 miliar. Sementara itu, sisanya sebesar Rp4,4 miliar merupakan akumulasi tunggakan di 2015 dan tahun ini.
“Kita tetap berusaha untuk menagih tunggakan-tunggakan tersebut,” kata Agus kepada wartawan, Selasa (4/10/2016).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
BIAS Gunungkidul mencapai 96%. Dinkes terus melakukan penyisiran untuk meningkatkan cakupan vaksinasi siswa kelas 1, 2, dan 5.
Sekolah di Jogja memperkuat literasi, numerasi, dan STEM berbasis PISA untuk meningkatkan daya kritis, kreativitas, dan kemampuan siswa.
Tim SAR mengerahkan helikopter HR-3604 untuk memperluas pencarian delapan jurnalis dan awak kapal yang hilang di Selat Sunda.
Empat pria bertopeng membakar Warung Mi dan Babi Tepi Sawah di Sukoharjo setelah mengancam penjaga malam dengan senjata tajam.
Harga Pertalite dan Biosolar dipastikan tidak naik hingga akhir 2026. Pemerintah menjaga harga BBM subsidi demi daya beli masyarakat.
Ketua MK Suhartoyo mengingatkan calon advokat tak menjadikan klien sebagai objek bisnis dan pentingnya menjalankan prinsip officium nobile.