15.342 RTLH di Gunungkidul Masih Menunggu Perbaikan
15.342 RTLH di Gunungkidul masih menunggu perbaikan. Tahun 2026, Pemkab Gunungkidul mengalokasikan Rp5,12 miliar untuk 256 rumah.
ilustrasi (ronald.blog.esaunggul.ac.id)
Dana Desa untuk Gunungkidul mengalami kenaikan tapi tak signifikan.
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – Pemerintah Kabupaten Gunungkidul memastikan dana desa di 2017 mengalami kenaikan. Hanya saja, jumlah desa yang menerima di atas Rp1 miliar belum banyak, karena mayoritas masih di angka Rp800-900 juta.
Data dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Gunungkidul, dana desa dari pemerintah pusat dipastikan bertambah. Untuk tahun depan, alokasi yang diberikan mencapai Rp132,3 miliar. Jumlah ini mengalami kenaikan sekitar Rp28,8 miliar jika dibandingkan dengan pencairan di tahun ini yang hanya sebesar Rp103,5 miliar.
“Alokasi ini sudah kami masukan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2017,” kata Kepala Bidang Anggaran DPPKAD Gunungkidul Putro Sapto Wahyono kepada Harian Jogja, Senin (14/11/2016).
Menurut dia, kenaikan alokasi dana desa dari Pemerintah Pusat tidak lepas dari kenaikan porsi anggaran yang dimiliki. Kondisi ini berbeda dengan penghitungan ADD yang berasal dari kabupaten, di mana nilainya lebih berdasarkan pada penghitungan yang berasal dari Dana Perimbangan yang diterima.
“Kalau dana desa dari pusat, kita sudah menerima pagunya secara langsung untuk kemudian dibagi sesuai dengan ketentuan yang ada. Sedang untuk ADD kabupaten, kita harus melakukan penghitungan sendiri berdasarkan nilai DAU dan DAK,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Gunungkidul Rakhmadian Wijayanto mengatakan, sejak dikucurkan pertama kali di 2015 lalu, dana desa yang diterima terus mengalami peningkatan. Jika di awal-awal program nilainya hanya Rp46 miliar, untuk tahun depan nilainya sudah naik menjadi Rp132,3 miliar.
Itu artinya, kata Rakhmadian, dengan kenaikan tersebut maka berpengaruh terhadap alokasi yang diterima di masing-masing desa. Hanya saja, ia mengakui jika desa yang menerima di atas Rp1 miliar belum banyak, sebab rata-ratanya masih di kisaran Rp800-900 juta.
“Dari 144 desa, yang dananya mencapai Rp1 miliar ada 16 desa. Beberapa desa itu di antaranya Desa Pacarejo, Semanu [Kecamatan Semanu], Bejiharjo [Karangmojo], Girisekar [Panggang], Tepus [Tepus],” kata Rakhmadian.
Menurut dia, belum banyaknya desa menerima alokasi di atas Rp1 miliar tidak lepas dari formulasi dalam penghitungan. Beberapa faktor seperti luas wilayah, tingkat kemiskinan, kondisi geografis sangat berpengaruh sehingga dana yang diterima antara satu desa dengan desa lainnya berbeda.
“Semakin luas wilayah dan banyak penduduk yang kurang mampu maka alokasi dana yang diterima juga semakin besar. Sebagai contohnya, di Bejiharjo nilai yang diterima di tahun depan sudah tembus Rp1,15 miliar,” ungkapnya.
Ditambahkannya, untuk pagu dana desa di 2017 sudah diberikan ke masing-masing desa. Harapannya dengan alokasi tersebut bisa digunakan untuk penyusunan program kegiatan yang tertuang dalam APBDes 2017.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
15.342 RTLH di Gunungkidul masih menunggu perbaikan. Tahun 2026, Pemkab Gunungkidul mengalokasikan Rp5,12 miliar untuk 256 rumah.
ebanyak 1.005 mahasiswa baru Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta (UPNVY) mengikuti kegiatan Maba
Google investasi US$15 miliar di Finlandia untuk pusat data, energi dan AI. Proyek ini diproyeksikan menciptakan 37.000 lapangan kerja.
Prabowo menginstruksikan pencarian lima jurnalis dan tiga kru kapal yang hilang kontak di Selat Sunda. Sebanyak 11 kapal dikerahkan.
The All-New Mazda 6e Fastback, kendaraan listrik terbaru Mazda yang meraih penghargaan 2026 World Car Design of the Year, diperkenalkan kepada masyarakat
Daftar 10 SMP berprestasi di Jogja berdasarkan data SIMT Puspresnas, dengan capaian prestasi siswa tingkat kabupaten hingga internasional.