CSR Perusahaan Bisa Dipakai Lindungi Pekerja Informal, Ini Arahan Sri Sultan
Sri Sultan Hamengku Buwono X mendorong CSR perusahaan dimanfaatkan untuk memperluas perlindungan Jamsostek bagi pekerja informal di DIY.
Gempa Aceh, pemerintah siapkan dana rehabilitasi.
Harianjogja.com, SLEMAN -- Menteri Keuangan Sri Sulyani mengatakan, pemerintah akan melakukan identifikasi kerusakan rumah warga korban gempa bumi Pidie Jaya, Aceh. Termasuk mengidentifikasi kerusakan bangunan pemeritahan, tempat ibadah dan infrastruktur.
"Ini merupakan langkah awal atau tahap emergency support. Tahun 2016 ini, meskipun hanya tinggal beberapa minggu, kami sudah mengucurkan Rp250 miliar kepada BNPB untuk rehabilitasi," katanya, di Jogja, Rabu (14/12/2016).
Menurutnya, pola rehabilitasi yang akan diterapkan untuk korban bencana gempa bumi di Aceh tidak jauh berbeda dengan yang diterapkan di DIY. Rumah-rumah yang rusak, akan mendapat bantuan rehabilitasi sesuai kadar kerusakannya. Untuk rumah yang rusak berat, kata Ani, mendapat bantuan Rp40 juta, rusak sedang Rp25 juta dan rusak ringan Rp15 juta.
"Mekanisme pemberian bantuan seperti ini juga diterapkan di Jogja,” katanya.
Sekadar diketahui, bencana gempa di Pidie Jaya, Aceh berkekuatan 6,5 SR terjadi pada 7 Desember lalu. Bencana tersebut menyebabkan korban jiwa sebanyak 101 orang, dan ratusan warga mengalami luka berat dan ringan. Adapun kerusakan fisik yang ditimbulkan meliputi 11.668 unit rumah, 61 masjid, 94 musala, 10 unit perkantoran, 150 unit fasilitas pendidikan dan lainnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sri Sultan Hamengku Buwono X mendorong CSR perusahaan dimanfaatkan untuk memperluas perlindungan Jamsostek bagi pekerja informal di DIY.
Febrie Adriansyah diperiksa hampir 7 jam dan dicecar soal Tan Kian. Kuasa hukum menyebut Febrie tegas membantah menerima uang dari Tan Kian.
Jalan Baru Kretek-Girijati sepanjang 5 Km mulai uji coba open traffic 14-20 September 2026 dengan pembatasan kendaraan dan jam operasional.
Keterkaitan Boy Thohir dengan MGLV tercatat melalui PT Trinugraha Thohir yang memiliki 2,25% saham serta PT Trinugraha Thohir Harmoni sebesar 4,86%.
DPRD DIY meminta DTSEN tidak diterapkan kaku karena data bansos harus diuji dengan kondisi riil warga, termasuk pekerja informal dan pengguna pinjol.
Gus Kikin memastikan tetap menjaga kedekatan dengan PWNU Jatim meski lebih banyak bertugas di Jakarta sebagai Ketua Umum PBNU 2026–2031.