PBB Gunungkidul Tembus Rp17,8 Miliar, Jatuh Tempo 30 September
PBB Gunungkidul mencapai Rp17,83 miliar atau 68% target. Wajib pajak diminta membayar sebelum jatuh tempo 30 September 2026.
Ilustrasi kerangka jalan (JIBI/Bisnis/Dok.)
Infrastruktur Gunungkidul, normalisasi ditunda sementara
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP) Gunungkidul menilai jalur utama Kota Jogja-Wonosari butuh normalisasi.
Kepala DPUPRKP Gunungkidul Eddy Praptono mengatakan kajian untuk normalisasi jalan nasional Kota Jojga-Wonosari sudah dilakukan sejak lama. Dari hasil tersebut, diketahui ada beberapa titik jalan dari Patuk sampai Sambipitu yang perlu dilakukan normalisasi untuk kelancaran arus lalulintas.
“Titik-titik yang butuh normalisasi di area lokasi jalan yang memiliki tikungan tajam,” kata Eddy kepada Harianjogja.com, Jumat (1/9/2017).
Dia menjelaskan, upaya normalisasi telah dilakukan di beberapa titik seperti tikungan Kalipentung dan Irung Petruk. Namun demikian, normalisasi belum menyasar secara keseluruhan sehingga masih butuh program lanjutan.
“Pernah dibahas namun hingga sekarang belum ada tindaklanjutnya lagi. Kalau upaya normalisasi dapat dilakukan, maka pemkab harus melakukan pembebasan lahan guna menunjang program tersebut,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
PBB Gunungkidul mencapai Rp17,83 miliar atau 68% target. Wajib pajak diminta membayar sebelum jatuh tempo 30 September 2026.
Jadwal KA Bandara YIA Senin 24 Agustus 2026 tersedia sejak dini hari hingga malam. Cek jadwal YIA-Jogja dan sebaliknya.
Jadwal KRL Palur-Jogja Senin 24 Agustus 2026 lengkap dari Palur, Solo hingga Stasiun Jogja. Cek jam kedatangan di setiap stasiun.
Jadwal KRL Jogja-Solo Senin 24 Agustus 2026 lengkap dari Yogyakarta hingga Palur, termasuk jam keberangkatan di setiap stasiun.
Jadwal KA Prameks Jogja-Kutoarjo Senin 24 Agustus 2026 lengkap dari Stasiun Jogja dan Kutoarjo, termasuk informasi perjalanan.
Disnaker Sleman mencatat 318 pekerja terkena PHK hingga semester I 2026. Kondisi ekonomi dan finansial perusahaan menjadi pemicunya.