PEMILU 2019 : Mengapa Pemilu 2019 Lebih Rawan?

Tugas penyelenggara pemilu semakin bertambah berat.

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL-- Pemilu 2019 yang dilaksankaan serentak memiliki potensi kerawanan lebih besar ketimbang penyelenggaraan di periode-periode sebelumnya. Pasalnya, jumlah personel penyelenggara Pemilu yang dikurangi bisa menyebabkan semakin banyak pula sengketa Pemilu yang tak tertangani.

Guna mengantisipasi hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara akan melakukan berbagai simulasi agar saat pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar.

Ketua KPU DIY Hamdan Kurniawan mengakui tugas KPU di Pemilu 2019 lebih berat. Kondisi ini tidak lepas dilaksankaannya pemilu serentak yang meliputi pemilihan presiden, legislatif mulai dari DPR, DPRD Provinsi dan kabupaten, serta pemilihan anggota DPD. “Memang dengan dilaksanakannya pemilihan serentak maka tugas kami akan jadi lebih berat,” kata Hamdan  di sela-sela kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak di Ruang Rapat I Setda Gunungkidul, Kamis (19/10/2017).

Menurut dia, kondisi ini ditambah adanya perampingan jumlah anggota di tingkat kecamatan. Sesuai dengan aturan di dalam Undang-Undang No.7/2017 tentang Pemilu, jumlah anggota di Panitia Pemilihan Kecamatan hanya tiga orang. Padahal, sambung Hamdan, di pemilu sebelumnya ada lima personel yang menjadi anggota PPK.

Sedang dari sisi ketugasan, meski ada pengurangan personel, namun ketugasannya tetap sama, yakni melakukan rekapitulasi hasil pemungutan suara di seluruh TPS di satu kecamatan. “Kemungkinan prosesnya nanti bisa lebih lama, tapi berhubung amanat dari undang-undang maka harus tetap dijalankan,” ujarnya.

Untuk mengurangi potensi masalah saat pelaksaaan pemilu, Hamdan mengaku telah melakukan berbagai antisipasi. Salah satunya akan rutin melakukan simulasi agar pelaksanaan dapat berjalan lancar. “Salah satu yang kami lakukan adalah proses simulasi rekapitulasi dengan melakukan pengelompokan penghitungan menjadi tiga kelompok. Harapannya dengan simulasi ini dapat mempercepat dan mengurangi terjadinya potensi masalah,” katanya lagi.

Hal tak jauh berbeda diungkapkan oleh Ketua KPU Gunungkidul M Zaenuri Ikhsan. Menurut dia, pelaksanaan pemilu serentak akan berdampak terhadap beban kerja penyelenggara di tingkat TPS sehingga berdampak makin besarnya peluang terjadinya sengketa dalam pemilu.

Oleh karenanya, lanjut Ikhsan, untuk mengurangi potensi tersebut, KPU Gunungkidul sedang melakukan kajian untuk menambah jumlah TPS saat pemilihan. Ia berdalih, kajian penambahan TPS dilakukan dengan harapan beban kerja dari petugas dapat terjaga sehingga potensi kesalahan dalam rekapitulasi dapat dikurangi. “Penambahan TPS sebagai salah satu alternatif, tapi semua harus melalui kajian yang matang terlebih dahulu,” katanya.

Permasalahan dalam pemilu serentak tidak hanya dihadapai penyelenggara, namun juga dihadapi oleh Panitia Pengawas Pemilu. Ketua Panwaslu Gunungkidul Antok mengatakan, dalam Pemilu 2019 terjadi pengurangan personel di tingkat desa, dari tiga pengawas menjadi satu pengawas saja. Menurut dia, kondisi ini akan berpengaruh terhadap fungsi pengawasan yang dilakukan oleh panwaslu. “Sebagai contoh nanti ada lima partai melakukan sosialisasi di desa, petugas kami akan kewalahan karena hanya ada satu petugas,” kata Antok.

Untuk mengantisipasi kekurangan ini, dia pun meminta kepada masyarakat agar berpartisipasi dalam pengawasan sehingga pelaksanaan dapat lebih maksimal. “Kalau memang ada pelanggaran silahkan laporkan sehingga dapat kami tindaklanjuti,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.