Geopark Gunungsewu Bersiap, Asesor UNESCO Kunjungi Gunungkidul
Asesor UNESCO mengunjungi Luweng Jomblang dan Hutan Wanagama untuk pra-revalidasi Geopark Gunungsewu menjelang penilaian ulang 2027.
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2018 resmi disahkan dalam rapat paripurna DPRD Gunungkidul, Senin (27/11/2017)
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL– Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2018 resmi disahkan dalam rapat paripurna DPRD Gunungkidul, Senin (27/11/2017).
Adanya pengesahan ini maka bupati dan anggota DPRD terhindar dari sanksi tidak menerima gaji selama enam bulan.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul Supartono mengatakan, pembahasanan APBD 2018 telah sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Sejak awal pembahasan ditargetkan selesai sebelum akhir bulan ini.
“Sudah sesuai karena hari ini [kemarin] APBD telah disahkan,” katanya kepada wartawan, Senin.
Menurut dia, pengesahan APBD yang sesuai rencana memiliki banyak arti. Salah satunya pemkab terhindar dari sanksi penundaan pencairan Dana Alokasi Umum. Selain itu, dengan pengesahan sebelum akhir bulan, maka bupati dan anggota DPRD terhindar dari sanksi tidak gajian selama enam bulan.
“Batas waktunya sampai 30 November, tapi pada Senin [27/11/2017] kami sudah melakukan pengesahan sehingga dipastikan terhindar dari berbagai sanksi,” ujar mantan Pejabat Sekretaris Daerah Gunungkidul ini.
Lebih jauh dikatakan Supartono, postur dalam APBD 2018 pendapatan pemkab ditargetkan sebesar Rp1,7 triliun. Penerimaaan ini merupakan akumulasi dari Pendatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat hingga pendapatan lain-lain yang sah. Sementara itu, untuk sektor belanja sebesar Rp1,7 triliun.
Adapun rinciannya, Rp1,1 triliun dialokasikan untuk belanja tidak langsung, sedang sisanya Rp653 miliar digunakan untuk belanja langsung. Jika mengacu dalam plafon ini, bisa dipastikan ada defisit dalam keuangan pemkab.
Namun demikian, sambung, Supartono, kondisi tersebut tidak perelu dikhawatirkan karena kekurangan tersebut dapat terpenuhi melalui Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) dan juga keberadaan efisiensi program di tahun berjalan.
“Intinya semua masih dalam kondisi yang baik dan tidak perlu ada yang dikhawatirkan,” tutur dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Asesor UNESCO mengunjungi Luweng Jomblang dan Hutan Wanagama untuk pra-revalidasi Geopark Gunungsewu menjelang penilaian ulang 2027.
Oase Malioboro hadir sebagai destinasi wisata baru di Jogja dengan pertunjukan seni, budaya Jawa, teknologi imersif, dan ruang hijau.
Simulasi UMP 2027 jika naik 9,5% menempatkan upah minimum Jogja sebesar Rp2,64 juta. Cek proyeksi 38 provinsi lainnya.
Cheers Water mendukung Erafone Run 2026 di Museum Gunungapi Merapi dengan menyediakan air mineral dan fasilitas water station untuk memenuhi kebutuhan hidrasi r
Redaksi kembali menghadirkan rangkuman Top Ten News Harianjogja.com edisi Minggu (1/11/2026) yang merangkum isu paling hangat dan strategis
Sebanyak 4.500 pelari mengikuti Erafone Run 2026 Jogja Series di Museum Gunungapi Merapi dengan konsep Sunset Road Run yang memadukan olahraga, wisata, hiburan,