Tertib Arsip Persempit Celah Penyimpangan Anggaran
Pengelolaan arsip yang tertib dan autentik dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk mempersempit celah penyimpangan anggaran di lingkungan pemerintahan
Sejak 2012 sampai sekarang sudah ada 178 KRA berbasis RW di Jogja
Harianjogja.com, JOGJA-Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (PMPPA) Kota Jogja akan mengubah keberadaan kampung ramah anak (KRA) dari basis RW menjad basis kampung. Evaluasi ini untuk menyesuaikan visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jogja yang menjadikan kampung sebagai basis pembangunan.
Sejak 2012 sampai sekarang sudah ada 178 KRA berbasis RW di Jogja. "Untuk pembentukan KRA baru akan difokuskan di kampung yang belum ada KRA. Bagi kampung yang sudah ada KRA lebih dari satu, maka satu KRA yang akan dijadikan pusat kegiatan, lainnya hanya semacam cabang atau gugus," kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas PMPPA Kota Jogja, Octo Noor Arafat, di Balai Kota Jogja, Jumat (26/1/2018).
Octo mengatakan, fokus KRA berbasis kampung ini agar keberadaan KRA tidak hanya sekedar mendirikan, tetapi juga ada kegiatannya. Dengan KRA berbasis kampung, maka akan banyak yang terlibat. Namun, ia juga tidak menampik, perubahan KRA ini juga terkait dengan dihapuskannya dana hibah untuk KRA.
Sebelumnya, setiap KRA memperoleh dana hibah Rp20 juta per tahun. Saat ini KRA yang aktif hanya mendapatkan bantuan Rp3 juta per tahun. Dana tersebut juga tidak diberikan dalam bentuk tunai, melainkan dalam bentuk konsumsi dan fasilitas narasumber ketika ada kegiatan.
Tidak hanya itu, kuota KRA yang mendapatkan bantuan dana juga terbatas. Hanya 10 KRA yang baru terbentuk tahun ini dan 30 KRA yang sudah terbentuk sejak 2014 lalu. Dana itu sudah dianggarkan di APBD 2018 ini.
Meski dengan keterbatasan dana, Octo mengklaim kegiatan KRA nantinya akan lebih terfokus. Pihaknya tengah menyiapkan kurikulum KRA berbasis kampung. "Kurikulum ini sebagai acuan dalam mengembangkan KRA sehingga KRA tetap berjalan," kata dia.
Wakil Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jogja Antonius Fokki Ardianto meminta Pemerintah Kota Jogja tetap serius menjadikan Jogja sebagai kota layak anak, meski sudah tidak ada lagi anggaran hibah untuk KRA.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pengelolaan arsip yang tertib dan autentik dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk mempersempit celah penyimpangan anggaran di lingkungan pemerintahan
Verifikasi LP2B nasional mencapai 86,08 persen. ATR/BPN menargetkan angka 87 persen rampung tahun ini, lebih cepat dari target 2029.
BPJS Ketenagakerjaan mencatat 125.000 pekerja PHK telah mencairkan JHT hingga Juli 2026, sementara 31.000 pekerja menerima JKP.
Megawati Soekarnoputri menyoroti eksploitasi tambang dan hutan yang dinilai hanya menguntungkan segelintir pihak serta mengancam generasi mendatang.
BGN mempertimbangkan test kit di setiap dapur SPPG untuk mendeteksi kandungan berbahaya pada makanan dan mencegah keracunan MBG.
BI mencatat transaksi KKI pemerintah mencapai Rp147,8 miliar pada triwulan II 2026, naik 69,5 persen dibanding tahun sebelumnya.