HKTI Harus Bisa Jembatani Petani dan Pemerintah

Harianjogja.com, JOGJA-Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) DIY diharapkan mampu meneruskan segala keluhan petani kepada pemerintah. Dengan begitu diharapkan pemerintah bisa segera mengambil solusi atas apa yang dikehendaki oleh petani.

Ketua Umum HKTI Jenderal (purn) Moeldoko mengatakan HKTI seharusnya bisa menjadi solusi atas persoalan yang dihadapi para petani. Melalui HKTI, kata dia, keluhan petani bisa langsung ditanggapi oleh pemerintah.
Selain itu, Moledoko juga meminta para akademisi untuk berperan aktif mengadvokasi para petani. “Temuan-temuan dari akademisi bisa diserap untuk kemudian dibagikan ke petani di berbagai wilayah di Indonesia,” kata Moeldoko, dalam sambutannya saat pelantikan Pengurus Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Wilayah DIY periode 2018-2023 di Balai Kota Jogja, Sabtu (31/3).
Ia berpesan kepada para pengurus HKTI untuk terus berperan untuk masyarakat dan bersinergi dengan pemerintah daerah untuk kemajuan para petani dan mengajak generasi muda untuk bertani.
Sekretaris Dewan Pertimbangan Provinsi (DPP) HKTI DIY, Khamim Zarkasih Putro mengatakan DPP HKTI DIY periode 2018-2023 memang didominasi oleh akademisi, bahkan ketua DPP HKTI saat ini dijabat oleh Ali Agus yang merupakan Dekan Fakultas Pertanian UGM. Menurut dia, pengelolaan pertanian DIY banyak menjadi acuan bagi daerah-daerah lain meski DIY memiliki lahan pertanian sempit.
Pengelolaan pertanian organik di wilayah Cangkringan, Sleman yang dikelola oleh Gembong Danudiningrat dan pengelolaan kelapa oleh Bambang Setiaji di wilayah Pakem Sleman, salah satu contohnya yang sudah menjadi percontohan nasional. “Pengelolaan pertanian di DIY sudah banyak yang menjadi percontohan nasional. Banyak yang belajar ke DIY,” kata Khamim.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.