Ini Derita Pekerja Rumahan di Bantul

Harianjogja.com, JOGJA- Pekerja rumahan di DIY menggelar unjuk rasa di Malioboro, Selasa (1/5/2018) karena merasa diabaikan. Mereka menuntut pemerintah dan pengusaha memberikan gaji sesuai standar upah minimum provinsi (UMP), perlindungan, jaminan waktu kerja dan menanggung biaya produksi.

Ketua Serikat Federasi Perempuan Pekerja Rumahan Bantul Warisah mengatakan perhatian dari pemerintah dan pemberi kerja terhadap pekerja rumahan sangat minim. Upah yang diterima para buruh, nilainya di bawah UMP.

"Sebagai buruh kami sistemnya borongan, jadi tergantung kualitas dan jumlah produksi. Itu yang dinilai pemberi kerja. Kadang kami dapat order banyak, kadang kami juga tidak dapat. Sebagai pekerja kami ingin mendapatkan gaji sesuai UMP dan UMK," ujar Warisah di tengah-tengah aksi unjuk rasa.

Para pekerja rumahan adalah orang-orang yang mengerjakan barang-barang pesanan perusahaan di rumahnya sendiri-sendiri. Setelah barang selesai, kemudian akan dikirim ke perusahaan yang memberi kerja. Contoh dari jenis pekerjaan ini adalah pembuat sepatu, dan penjahit baju.

Warisah mengatakan, para pekerja rumahan tidak mendapatkan fasilitas apapun dari pemberi kerja. Listrik dan alat produksi ditanggung sendiri, padahal upah yang diterima tidak seberapa. "Kami menuntut pemerintah dan pemberi kerja menjamin biaya produksi."

Pekerja rumahan, sambungnya, juga belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial. Untuk membayar iuran BPJS mereka mengaku tak mampu karena, lagi-lagi, upah yang minim. Ia berharap pemberi kerja bersedia mendaftarkan pekerja dalam program BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan, sekaligus membayar iurannya.

Ia menambahkan, pekerja rumahan juga tak punya hak libur dan cuti sebagaimana pekerja lainnya. "Kami menuntut diberi jaminan waktu kerja. Kami berharap hak-hak kami sebagai pekerja dipenuhi."

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.