Marbot di Sleman Dapat Santunan BPJamsostek Rp42 Juta di Milad DMI
Milad ke-54 DMI Sleman diwarnai penyerahan santunan Rp42 juta kepada marbot. Program perlindungan ini hasil kolaborasi BPJamsostek, Baznas, BSI, dan Pemkab Slem
Ilustrasi simulasi bencana alam. (Harian Jogja/Jalu Rahman Dewantara)
Harianjogja.com, JOGJA-Wakil Walikota Jogja Heroe Poerwadi mengatakan keberadaan Katana bagian tidak terpisahkan dari usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan dalam mitigasi dan adaptasi terhadap bencana.
“Kami tentunya berharap Katana yang sudah dibentuk bisa memberikan motivasi bagi kelurahan lain untuk melakukan hal serupa. Dengan begitu kewaspadaan dan kesiapan dalam menghadapi bencana bisa dilakukan dalam skala lebih luas,” katanya, Sabtu (12/5/2018).
Menurutnya, penanggulangan bencana berbasis masyarakat harus memperhatikan kearifan lokal. "Memetakan kekuatan lokal dalam mempersiapkan menghadapi bencana yang kemungkinan terjadi harus dilakukan," katanya.
Pemkot, kata Heroe akan terus mendorong seluruh kampung dan kelurahan untuk segera membentuk Katana.
"Seluruh kelurahan harus mempersiapkan diri dan mampu menghadapi kemungkinan terjadinya bencana. Persiapan diri sebelum terjadinya bencana bisa dilakukan dengan penyebaran informasi kebencanaan hingga simulasi," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Milad ke-54 DMI Sleman diwarnai penyerahan santunan Rp42 juta kepada marbot. Program perlindungan ini hasil kolaborasi BPJamsostek, Baznas, BSI, dan Pemkab Slem
Bareskrim menyebut 72 tersangka karhutla diduga sengaja membakar hutan dan lahan untuk membuka perkebunan sawit.
TNI AU dan BNPB mengevakuasi korban gempa NTT dengan helikopter. TNI AL juga melakukan operasi medis di KRI dr. Soeharso-990.
Malaysia U16 merebut posisi ketiga Srikandi Merdeka Cup 2026 setelah mengalahkan Yordania 4-0 di Supersoccer Arena.
Bulog menyiagakan 93.782 ton beras untuk penanganan gempa NTT, termasuk kebutuhan korban, masa tanggap darurat, dan bantuan pangan tiga bulan.
DPRD Gunungkidul mengebut pembahasan Propemperda 2026. Tiga raperda baru siap dibahas, termasuk KTR dan Ripparda 2026-2035.