Kapasitas Sosial Menentukan Kemandirian Desa

Harianjogja.com, SLEMAN-Kemandirian desa tidak semata-semata ditentukan oleh kondisi geografis dan sumber daya alam yang dimiliki. Kapasitas sosial dan politik serta birokrasi pemerintah desa sangat menentukan desa maju dengan membentuk banyak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Kemandirian desa dibahas dalam seminar nasional bertajuk Membangun Indonesia dari Desa, Memajukan Kesejahteraan Rakyat Berwawasan Kebangsaan serta Gerakan Nasional Guru Besar Membangun Desa Bersama KKN di Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, Sabtu (14/7/2018).

Kepala Desa Panggungharjo Sewon Bantul Wahyudi Anggoro Hadi menjelaskan, berdasarkan pengalamannya mengembangkan Desa Panggungharjo sejak 2012, kunci kemandirian desa bukan karena kondisi geografis dan sumber daya alam yang dimiliki. Melainkan tiga aspek, antara lain kapasitas sosial dalam hal ini sumber daya masyarakat yang dimiliki desa, kemudian politik dan kepemimpinan pemerintah desa serta kapasitas proses dan birokrasi.

"Kapasitas sosial menjadi kunci dari kemandirian desa karena berkaitan dengan masyarakat," terangnya dalam seminar tersebut.

Ia menambahkan, berdirinya BUMDes bergerak di bidang pengelolaan sampah misalnya berkat peran serta sosial kemasyarakatan. Berawal dari adanya orang yang membuang sampah sembarang tempat yang menjadi masalah lingkungan tersendiri. Namun warga sepakat pengelolaan sampah diserahkan kepada desa.

Sebanyak 12 petugas dikerahkan untuk memungut sampak pada 1.700 kepala keluarga. Ia menekankan, BUMDes pengelolaan sampah itu tidak bertindak layaknya swasta namun justru seperti pemerintah yang mengedepankan benefit ketimbang profit. Omset pengelolaan sampah sendiri awalnya Rp60 juta menjadi Rp80 juta kemudian meningkat di atas Rp1 miliar. Bahkan dari petugas sampah, pihaknya bisa memanfaatkan posisi tersebut lebih luas sebagai wakil pemerintah desa untuk bertemu langsung dengan warga desa. Mengingat, posisi pemerintah desa sangat minim untuk bertemu dengan warga desa yang hanya datang ke balai desa hanya untuk keperluan administrasi.

Wahyudi mengaku petugas sampah di desanya tidak sekedar memungut sampah lalu pergi. Namun jika bertemu warga sembari menanyakan apa yang dibutuhkan serta menampung masukan untuk pemerintah desa. Kenyataan itu justru efektif menampung aspirasi, bahkan ia merampungkan 120 warga desa yang terjerat rentenir berkat informasi dari petugas pemungut sampah.

"Jadi petugas sampah di tempat kami sekaligus menjalankan fungsi pemerintahan. Ada warga disapa, ditanya apa masukan untuk pemerintah desa. Karena komunikasi pemerintah desa dengan warga pasti sangat, warga datang di saat mengurus KTP atau urusan administrasi lain," tegasnya.

Ketua Pusat Studi Ekonomi Rakyat FEB UGM Prof. Gunawan Sumodiningrat menjelaskan, pentingnya menggelar pertemuan ilmiah menghadirkan masyarakat yang memiliki pemikiran dan semangat memgembangkan ekonomin kerakyatan. Ia meyakini berawal dari pemikiran bersama ini dapat diterapkan pada pembentukan kegiatan yang dapat meningkatkan perekonomian warga desa. Oleh karena itu, pihaknya sangat mengapresiasi sejumlah tokoh masyarakat atau lurah mengembangan program ekonomi kerakyatan.

"Ini sangat penting, mengumpulkan orangtua yang hatinya sama, kami ingin menyatukan pikiran hati dan yang sama melakukan training of trainier untuk kembali pada tujuan berbangsa dan negara. Kami juga akan melakukan montioring pada desa mintra, dari TOR ke desa-desa," tegasnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.