Hari Pertama Bulan Tertib Jalan, Satpol PP DIY Bongkar Ratusan Reklame Ilegal
Petugas Satpol PP DIY menertibkan setidaknya ratusan buah sampah visual berupa spanduk, banner, dan rontek tak berizin di tiga titik.
Bupati Sleman Sri Purnomo/Dokumen Harian Jogja
Harianjogja.com, SLEMAN--Aplikasi Lapor Sleman sudah masuk 41 aduan dari masyarakat. Maksimal 13 hari, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus menindak lanjuti aduan. Masalah pendidikan dan kesehatan jumlahnya tertinggi.
Admin Utama Lapor Sleman yang juga Kepala Seksi Pelayanan Pengaduan dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sleman Helmi Arifianto mengatakan pihaknya memantau aplikasi Lapor Sleman dan akan menindak lanjuti dengan melapor ke admin OPD terkait maksimal 13 hari. "Kalau lebih dari itu langsung ke Kepala Dinasnya agar ditindak lanjuti," ungkapnya pada Kamis (19/7/2018).
Helmi mengatakan dari pemantauan, semua aduan rata-rata ditindak lanjuti. Berdasarkan data dari Diskominfo Sleman pada bulan ini, sampai Kamis (19/7/2018) sudah ada 41 laporan ke aplikasi Lapor Sleman.
"Masyarakat langsung memilih instansi yang dituju. Misalnya tentang infrastuktur, kerusakan jalan, lalu sekarang juga banyak terkait data kependudukan," ujar Helmi.
Helmi mengaku, Diskominfo sudah melakukan sosialisasi ke media massa juga mengundang pihak desa agar aplikasi Lapor Sleman bisa dimanfaatkan. Namun, menurutnya, dari segi SDM, pihaknya merasa kekurangan. Saat ini hanya ada dua PNS saja yang mengurusi Lapor Sleman.
Untuk mendukung Sleman sebagai Kabupaten Smart Regency di 2021, beberapa perbaikan akan dilakukan. "Sistemnya mesti diperbaiki, kita bangun sendiri, kita integrasikan besok dengan media sosial, media sosialnya juga kita bangun. Kita tidak pakai pihak ketiga," ungkapnya.
Aplikasi Lapor Sleman diluncurkan 2016 silam. Kini menurut Helmi di android aplikasi tersebut sudah digunakan sekitar 2.000 sampai 3.000an pengguna.
Data jumlah aduan di Organisasi Perangkat Daerah terkait selama bulan Juli sampai Kamis (19/7):
Dinas Kesehatan: 7
Dinas Pendidikan: 7
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman: 6
Satuan Polisi Pamong Praja: 2
Dinas Sosial: 3
Dinas Tenaga Kerja: 2
Dinas Lingkungan Hidup: 3
UPT Pengelolaan Sampah dan Air Limbah: 3
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil: 5
Dinas Perhubungan: 3
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Petugas Satpol PP DIY menertibkan setidaknya ratusan buah sampah visual berupa spanduk, banner, dan rontek tak berizin di tiga titik.
Prabowo menghadiri panen raya jagung nasional, groundbreaking gudang pangan Polri, dan peluncuran 166 SPPG pendukung MBG di Tuban.
BMKG memperingatkan potensi hujan ringan hingga sedang disertai angin kencang di sejumlah wilayah Sumatera Utara pada Minggu.
Prabowo menyebut Program MBG dapat memutar uang hingga Rp10,8 miliar per desa setiap tahun untuk menggerakkan ekonomi rakyat.
Disdik Sleman hanya mengakui enam lomba nasional untuk Jalur Prestasi Khusus SPMB 2026 jenjang SMP.
Prabowo menegaskan fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat meski kurs dolar dan ekonomi global bergejolak.