Jadwal SIM Keliling Jogja 11 Juli 2026, Ada Layanan Malam
Jadwal SIM Keliling Jogja Juli 2026. Berikut rincian layanan yang bisa dimanfaatkan:
llustrasi penjara./Harian Jogja
Harianjogja.com, JOGJA—Inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan oleh Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham DIY di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Wirogunan, Senin (23/7/2018) malam membuahkan hasil. Saat menyidak, petugas menemukan beberapa barang yang dilarang dimiliki oleh warga binaan, di antaranya adalah ponsel dan senjata tajam.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DIY Gunarso mengatakan kedua barang itu ditemukan petugas di ruang tahanan blok C dan D. Ruang tahanan tersebut merupakan tempat para narapidana kejahatan umum. “Kabarnya, senjata tersebut dibuat sendiri oleh narapidana,” ucap Gunarso kepada Harianjogja.com, Selasa (24/7) malam.
Sidak itu sendiri, kata dia, dilakukan di seluruh lapas yang ada di wilayah DIY serentak pada Senin (23/7) malam. Dari laporan yang dia terima, proses sidak berjalan lancar dan aman (tidak ada kegaduhan).
Disinggung soal temuan ponsel dan sajam itu, dia meminta agar 156 petugas di lapas tersebut meningkatkan penjagaan. "Kapasitas lapas sebenarnya mampu menampung 500 orang. Saat ini diisi 359 orang, termasuk narapidana perempuan," kata dia.
Gunarso mengatakan temuan ponsel dan senjata tajam itu masih dalam pengembangan. Seluruh narapidana di lokasi penemuan masih diperiksa karena saat ditemukan tidak ada yang mengakui barang-barang tersebut miliknya.
Kemenkumham DIY, kata dia, terus melakukan pembinaan sumberdaya manusia (SDM) untuk peningkatan kinerja. "Kualitas instansi tidak akan baik kalau tidak dilengkapi dengan SDM yang berkualitas, berkompeten dan memiliki kredibilitas yang baik," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Jadwal SIM Keliling Jogja Juli 2026. Berikut rincian layanan yang bisa dimanfaatkan:
Pieter Huistra menyebut pemain asing PSS Sleman masih beradaptasi. PSS juga membuka peluang merekrut pemain lokal dan menyiapkan uji coba.
MA mengoreksi perhitungan kerugian negara kasus korupsi timah. Dari Rp300 triliun, kerugian keuangan negara ditetapkan Rp28,9 triliun.
Pemkab Temanggung mendukung wacana guru PPPK menjadi ASN pusat. Beban APBD daerah berpotensi berkurang sekitar Rp150,5 miliar.
DPRD Bantul mengkaji usulan perubahan Perbup BUMKalma setelah pengelola menyoroti kebutuhan operasional dan penguatan kelembagaan.
Perpres ojol masih difinalisasi Komdigi. Pemerintah menguji formula bagi hasil yang adil bagi pengemudi dan menjaga bisnis platform ride-hailing.