Iuran BPJS Kesehatan 42.965 Warga Gunungkidul Kini Ditanggung Pusat
Sebanyak 42.965 peserta BPJS Kesehatan di Gunungkidul kini iurannya ditanggung pemerintah pusat. Pemkab tetap menambah anggaran Rp5,5 miliar.
Perwakilan 16 ormas keagamaan di DIY mendeklarasikan Menjaga Jogja Damai dalam Menyongsong Tahun Politik 2019 di Pyramid Resto, Desa Pendowoharjo, Sewon, Bantul, Kamis (30/8) malam./Harian Jogja-David Kurniawan
Harianjogja.com, BANTUL -- Sedikitnya 16 organisasi kemasyarakatan dan keagamaan di wilayah DIY menandatangani kesepakatan bersama tentang deklarasi damai menyongsong tahun politik 2019. Diharapkan dengan kesepakatan ini maka pelaksanaan pemilu di DIY dapat berjalan dengan aman lancar dan jauh dari kekacauan maupun bentrok antar pendukung.
Koordinator Aliansi Jogja Damai Waljito mengatakan deklarasi damai yang dilakukan ormas maupun organisasi keagamaan bertujuan menjaga wilayah DIY tetap kondusif hingga gelaran pemilu berakhir. Menurut dia, situasi akhir-akhir ini mulai memanas karena terjadi gesekan antarpendukung di sejumlah wilayah di Indonesia.
Berawal dari keprihatinan ini, sambung dia, sebanyak 16 ormas keagamaan menyatakan sikap untuk mendeklarasikan untuk Menjaga Jogja Damai dalam Menyongsong Tahun Politik 2019. “Kami tidak ingin wilayah DIY terjadi gesekan antarpendukung karena itu tidak baik. Jadi kami memprakarsai untuk diselenggarakan deklarasi damai dari Jogja untuk Indonesia,” kata Waljito, di sela-sela deklarasi di Pyramid Resto, Pendowoharjo, Sewon, Kamis (30/8/2018) malam.
Komandan Paksikaton, Muhammad Suhud menambahkan di dalam pemilu perbedaan hanya saat memasuki bilik suara. Sebelum dan sesudah pemilihan semua kembali seperti biasa sehingga jangan sampai karena perbedaan pandangan masyarakat jadi terpecah belah. “Memiliki pandangan politik itu boleh karena jadi hak setiap orang. Namun, yang penting tidak memaksakan kehendak dan tetap menjaga kondisi di masyarakat tetap aman dan damai,” kata Suhud.
Menurut dia, fanatisme yang berlebihan tidak baik karena selain memicu terjadinya gesekan, juga dampak dari dukungan tersebut tidak memberikan dampak yang signifikan. Malahan, sambung Suhud, konsekuensi apa yang telah dipilih akan menentukan nasib bangsa ke depan seperti apa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sebanyak 42.965 peserta BPJS Kesehatan di Gunungkidul kini iurannya ditanggung pemerintah pusat. Pemkab tetap menambah anggaran Rp5,5 miliar.
Akademisi UMY dan CSIS menyoroti kemunduran demokrasi, politik dinasti, regenerasi elite, serta praktik politik uang di Indonesia.
Kepsek Daycare Little Aresha Anita Palupi divonis 5 tahun penjara dan denda Rp510 juta dalam kasus kekerasan serta penelantaran anak.
Tabrakan mobil Daihatsu Sigra dan truk tangki BBM di Ponorogo-Trenggalek menewaskan tiga orang. Polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan.
Menkeu Suahasil Nazara membantah anggaran MBG dipotong. Pemerintah menyebut penyesuaian dilakukan setelah efisiensi tata kelola.
Pakar UMY mengingatkan risiko relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo. Kesesuaian habitat dan kemampuan adaptasi harus dikaji secara ilmiah.