Mendikbud Ingin Semua Bangunan Sekolah Tahan Bencana

Harianjogja.com, BANTUL--Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhajir Effendy menyatakan konstruksi bangunan gedung sekolah di daerah rawan bencana harus mengadopsi konsep tahan bencana.

Pernyataan Mendikbud ini berkaca pada gempa yang terjadi di Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat (NTB), beberapa waktu lalu. Saat ini Kemendikbud masih terus mendata jumlah sekolah yang rusak di kedua wilayah tersebut. Untuk kerusakan ringan akan diperbaiki oleh Kemendikbud. Sementara kerusakan berat akan ditangani oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Untuk sekolah yang rusak berat, Muhajir meminta agar direlokasi karena wilayah yang terkena gempa biasanya akan terulang kembali suatu saat nanti. "Kami akan bekerja sama dengan Kementerian PUPR untuk membuat tata letak, layout, pembangunan sekolah berbasis zonasi daerah rawan bencana," kata Muhajir, seusai membuka acara Muhammadiyah Jogja Expo #1 di Sportorium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Jumat (5/10/2018).

Proses relokasi sekolah akan masuk dalam program relokasi permukiman penduduk yang rawan bencana. Harapannya pembangunan sekolah berbasis zonasi di Nusa Tenggara Barat nantinya bisa dijadikan percontohan di daerah-daerah lain.

Hari ini, Sabtu (6/10/2018), Mendikbud berencana meninjau kembali ke Palu, untuk melihat kerusakan sarana pendidikan, sekaligus mendatanya. Dalam kunjungannya Kemendikbud sekaligus menyalurkan bantuan sarana belajar, tenda untuk ruang belajar sementara agar proses belajar mengajar tetap berjalan.
"Harapannya proses belajar mengajar segera pulih apapun kondisinya," ujar Muhajir.

Hasil pendataan sementara ada sekitar 2.700 lebih sekolah yang terdampak gempa di Sulawesi Tengah akibat gempa dan tsunami. Lebih kurang 200.000 siswa dan 20.000 guru belum bisa beraktivitas belajar mengajar. Kemendikbud juga sudah mengirim tim trauma healing untuk membantu memulihkan psikologis siswa dan guru.

Terpisah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bantul menyatakan banyak sekolah yang berada di kawasan rawan gempa, longsor, maupun banjir. Relokasi sekolah tidak memungkinkan karena membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.

Pelaksana Tugas Kepala BPBD Bantul, Dwi Daryanto mengatakan yang dilakukan BPBD selama ini adalah memberikan pelatihan penyelamatan di sekolah agar siswa dan guru mengetahui apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana.

"Yang penting adalah masyarakat, termasuk dunia pendidikan tahu apa yang harus dilakukan ketika bencana terjadi, karena hampir semua wilayah rawan bencana," kata Dwi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.