FHSN Gunungkidul Hentikan Aksi Mogok Mengajar

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL-Ketua Forum Honorer Sekolah Negeri (FHSN) Gunungkidul Aris Wijayanto memastikan aksi mogok mengajar di Gunungkidul tidak akan dilanjutkan. Seharusnya aksi yang dimulai sejak Senin (15/10/2018) lalu akan berlangsung hingga Rabu (31/10/2018) mendatang.

Meski demikian, sejak Kamis (18/10) ribuan honorer sudah kembali mengajar. Aksi ini dihentikan tidak lepas adanya kesepakatan bersama dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Gunungkidul untuk ikut menyuarakan aspirasi yang ingin diperjuangkan guru honorer.

“Kita sudah ketemu dan ada beberapa kesepakatan, yang intinya pemkab siap memfasilitasi perjuangan dari FHSN,” kata Aris kepada Harianjogja.com, Minggu (21/10/2018).

Menurut dia, aksi yang dilakukan FHSN untuk memperjuangkan nasib honorer. Salah satunya menuntut agar honorer dapat diangkat menjadi PNS secara bertahap. Aris pun memberikan apresiasi terhadap daerah lain yang melakukan aksi yang sama untuk menyuarakan hak dan aspirasi dari honorer. Sebab, semakin banyak aksi yang dilakukan, maka aspirasi yang disuarakan akan lebih di dengar oleh pemerintah.

“Untuk teman-teman di Sleman yang ingin aksi, saya minta untuk berhati-hati. Jangan-jangan sampai aksi yang dilakukan dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu,” katanya.

Kepala Disdikpora Gunungkidul Bahron Rasyid mengakui, aksi mogok yang dilakukan guru honorer sejak Senin (15/10) berdampak terhadap proses belajar mengajar di sekolah. Ia pun meminta aksi segera diakhiri dan para guru kembali mengajar ke sekolah.

“Kasihan anak-anak tidak ada yang mengajar karena gurunya banyak yang tidak masuk. Jadi, saya harap segera kembali ke sekolah,” kata Bahron kepada wartawan, Rabu (17/10/2018).

Dia menjelaskan, pemkab siap ikut memperjuangkan asiprasi dan perjuangan yang dilakukan oleh FHSN. Oleh karenanya, dalam waktu dekat ini disdikpora akan berkirim surat ke Pemerintah Pusat terkait suara dan aspirasi dari guru honorer.

“Pesan dari FHSN sudah kami tangkap dan akan kami fasilitasi perjuangan tersebut dengan berkirim surat ke Kemendikbud atau pun Kemenpan RB,” ungkapnya.

Menurut dia, permasalahan yang dihadapi GTT dan PTT sangat pelik karena tuntutan yang disuarakan selama ini belum ada respon mengembirakan. Sementara di sisi lain, keberadaan mereka sangat membantu dalam proses kegiatan belajar mengajar di sekolah.

“Pada saat mereka mogok, kita tidak bisa langsung mengisi dengan guru pengganti karena malah akan menimbulkan masalah baru. Jadi harapannya aksi segera diakhiri dan para guru kembali mengajar,” imbuhnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.