Investasi Gunungkidul Tembus Rp797,64 Miliar, KADIN Ajak Jaga Keamanan
KADIN Gunungkidul mengajak seluruh elemen menjaga kondusivitas demi mendukung investasi dan pertumbuhan sektor wisata serta ekonomi daerah.
Ilustrasi aksi buruh./JIBI-Harian Jogja
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – Dewan pengupahan telah menyerahkan usulan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2019 ke meja Bupati Gunungkidul, Rabu (24/10/2018). Rencananya usulan ini akan diteruskan ke Gubernur untuk ditetapkan sebagai upah yang berlaku di tahun depan.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Gunungkidul Purnamajaya mengatakan, tim dewan pengupahan sudah menghadap bupati untuk menyerahkan usulan UMK 2019. Meski demikian, saat disinggung terkait dengan besaran yang diusulkan, ia belum mau mengungkapkan nominal pasti.
“Nanti kalau sudah ditetapkan oleh gubernur, pasti akan kami sampaikan ke publik. Tapi untuk sekarang sifatnya masih sebatas usulan dan belum resmi,” kata Purnama kepada wartawan, Rabu (24/10/2018).
Menurut dia, usai mendapatkan pengesahan dari bupati, usulan tersebut akan dibawa ke provinsi. Usulan UMK ini rencanannya dikaji oleh tim gubernur untuk kemudian ditetapkan sebagai upah yang berlaku di tahun depan. “Besok Senin usulan ini akan diserahkan ke provinsi,” ungkap Purnama.
Meski belum menyebutkan nomina, mantan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika ini menuturkan, proses pembahasan tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah No.75/2015 tentang Pengupahan.
Ia menjelaskan, untuk penetapan mengacu pada laju inflasi dan tingkat pertumbuhan ekonomi. “Meski belum tahu, tapi sudah bisa dilakukan perhitungan sendiri,” katanya.
Hal tak jauh berbeda diungkapkan oleh Anggota Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Gunungkidul Mulyadi. Menurut dia, usulan UMK sudah diserahkan ke bupati. “Tugas dari tim sudah selesai dengan diserahkan usulan ke bupati,” katanya.
Mulyadi menuturkan, meski belum menyebut angka pasti, namun dipastikan bahwa angka UMK masih berada di atas nilai Kebutuhan Hidul Layak di Gunungkidul. “Masih di atas, tapi untuk nominalnya masih harus menunggu keputusan dari gubernur,” katanya.
Dia menambahkan, meski KHL bukan lagi indikator utama dalam penetapan upah, namun pemkab setiap bulannya rutin melakukan survey ke lapangan. “Survei KHL untuk dijadikan pembanding. Selama ini UMK yang berlaku juga masih diatas nilai KHL yang dihimpun oleh tim dari disnakertrans,” tutur Mulyadi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
KADIN Gunungkidul mengajak seluruh elemen menjaga kondusivitas demi mendukung investasi dan pertumbuhan sektor wisata serta ekonomi daerah.
Jadwal KRL Palur-Jogja 20 November 2026 tersedia 12 perjalanan. Simak jam keberangkatan dan kedatangan di 13 stasiun.
Arema FC mengincar poin di markas PSS Sleman. Andre Caldas menyebut persiapan tim lebih matang dan mewaspadai motivasi tuan rumah.
Putri Kusuma Wardani dan Dejan/Felisha lolos ke perempat final Hong Kong Open 2026 setelah menang di babak 16 besar.
Warga RW 07 Sapen, Demangan, mengembangkan bank sampah dan pertanian perkotaan untuk memperkuat adaptasi serta mitigasi perubahan iklim.
BNPT menyalurkan sembako, membangun sumur bor dan MCK, serta memberikan edukasi antiradikalisme kepada warga terdampak banjir bandang di Padang.