Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Gunungkidul Terus Ditekan

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul masih memiliki pekerjaan rumah cukup banyak untuk memperbaiki Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Setidaknya hingga saat ini masih tercatat puluhan ribu tempat tinggal masuk kategori RTLH.

Dari Surat Keputusan (SK) Bupati yang pernah dikeluarkan beberapa tahun lalu tercatat ada 25.840 unit RTLH di Gunungkidul, dan pada tahun ini berhasil diselesaikan 1.683 unit. Sehingga total yang berhasil diperbaiki sejak 2014 menjadi 5.283 unit.

Kepala Seksi Perumahan Swadaya, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Gunungkidul, Wahyono mengatakan renovasi RTLH dilakukan setiap tahun dengan melihat anggaran yang ada, sehingga untuk memperbaiki puluhan ribu rumah yang masuk kategori RTLH tersebut tidak bisa langsung seluruhnya.

Pada tahun ini sendiri jumlah 1.683 unit tersebut, terdiri dari bantuan pusat 865 unit, kemudian provinsi 699 unit dan Kabupaten 119 unit.

“Besarannya bantuan tahun ini Rp15 juta untuk per unit rumah. Itu melalui proses verifikasi juga untuk memastikan benar-benar layak menerima bantuan. Ada 31 yang tidak menjadi mendapatkan itu yang dari dana Kabupaten,” ujar Wahyono, Minggu (30/12/2018).

Dijelaskannya memang ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dan disanggupi untuk menerima bantuan ini. Setidaknya RTLH tersebut dilihat mulai dari atap, dinding dan alas. Selain itu juga perlu kesanggupan swadaya dari pemilik rumah.

Kepala DPUPR Gunungkidul Eddy Praptono mengungkapkan program ini merupakan upaya untuk mengurangi kemiskinan. Diharapkannya dengan perbaikan yang ada masyarakat bisa tinggal nyaman.

“Harapan masyarakat nyaman dalam fasilitas dasar mereka terpenuhi, derajat kesehatan meningkat. Yang jompo atau tinggal sendiri juga nyaman, atau yang punya anak menjadikan anaknya juga nyaman saat belajar di rumah,” kata Eddy.

Wakil Ketua DPRD Gunungkidul, Supriyadi mengatakan memang penting untuk memperhatikan RTLH. “Untuk kemiskinan di Gunungkidul pemenuhan makanan saya rasa sudah tercukupi, yang masih menjadi pekerjaan rumah kan urusan tempat tinggal RTLH ini,” katanya.

Politisi PAN tersebut menyarankan program-program Corporate Social Responsibility (CSR) dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk fokus pada perbaikan-perbaikan rumah agar lebih baik dan nyaman saat ditempati. Ia juga berharap dalam pendataan dapat benar-benar valid, agar tidak salah sasaran bantuan tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.