Sejumlah ASN sedang mengikuti diskusi di tengah Workshop Finalisasi Rencana Aksi Daerah Open Government Partnership (RAD OGP) Kabupaten Kulonprogo, di ruang Binangun IV, Kompleks Pemkab Kulonprogo, Senin (31/12/2018)./Harian Jogja-Uli Febriarni
Harianjogja.com, KULONPROGO-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo bekerja sama dengan MediaLink dan IDEA memfinalisasi Rencana Aksi Daerah Open Government Partnership (RAD OGP) Kabupaten Kulonprogo.
Direktur Eksekutif Media Lintas Komunitas (MediaLink), Darwanto mengungkapkan, finalisasi yang diawali workshop ini, bertujuan untuk mendapatkan kesepakatan bersama mengenai RAD OGP 2018-2020 yang berfokus pada kualitas pelayanan publik, program Bela Beli Kulonprogo, satu data, akuntabilitas, perencanaan dan penganggaran, serta sistem aduan kabupaten.
"OGP mempunyai karakteristik yang meliputi pendekatan baru yang berinisiatif global, beorientasi aksi. Selain itu, mendorong Pemkab Kulonprogo untuk semakin terbuka, akuntabel," kata dia, di sela workshop, Senin (31/12/2018).
Menurut dia, Pemkab Kulonprogo sudah menerapkan pemerintahan yang transparan melalui smart city. Namun masyarakat belum menggunakannya secara optimal.
"Harus ada kesepakatan bersama antara masyarakat dengan pemerintah daerah. Sehingga masyarakat dapat mengawasi jalannya pemerintahan,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SD Muhammadiyah Pakel merangkul 60 Taman Kanak-kanak Mitra. Para Kepala TK dan komite TK diundang sebagai bagian dari promosi dan sosialisasi, tentang informasi pendaftaran di SD Muhammadiyah Pakel.
Kemlu RI mengonfirmasi tujuh WNI tewas akibat kapal tenggelam di Pulau Pangkor, Malaysia. Tujuh korban lainnya masih dicari.
Pemerintah menyiapkan aturan KPR tenor 40 tahun agar cicilan rumah lebih ringan dan akses rumah murah semakin mudah dijangkau masyarakat.
Bahlil Lahadalia mengaku sudah menjelaskan aturan baru harga patokan mineral kepada investor dan Kedubes China di tengah kekhawatiran regulasi tambang.
DPRD DIY menyoroti indikator kinerja daerah yang baru 40 persen meski ekonomi DIY tumbuh dan angka kemiskinan menurun.
Maskapai penerbangan Eropa mulai memangkas penerbangan akibat lonjakan harga bahan bakar jet yang membuat sejumlah rute tidak lagi menguntungkan.
