Optimalisasi Sumber Air Baron Gunungkidul Butuh Rp40 Miliar

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL– Direktur Utama PDAM TIrta Handayani Isnawan Fibriyanto mengakui pemanfaatan sumber air Sungai Bawah Tanah Baron, di Desa Kemadang, Tanjungsari belum optimal. Hal ini terlihat dari debit air yang dimanfaatkan yang masih di kisaran 120 liter per detik. Sedang dari sisi potensi sumber ini bisa mencapai 4.000 liter per detik.

“Memang kapasitas produksi yang dihasilkan dari sumber Baron masih sedikit dan belum sesuai dengan potensi yang ada,” kata Isnawan, Sabtu (12/1/2019).

Menurut dia, PDAM bersama-sama dengan Badan Perencanaan Pembangunann Daerah (Bappeda) Gunungkidul telah membuat kajian untuk optimalisasi sumber air Baron. Namun demikian, hasil kajian di 2016 lalu, upaya optimalisasi butuh biaya sekitar Rp40 miliar.

“Ini anggaran yang sangat besar dan PDAM tidak memiliki anggaran tersebut. Satu-satu jalan dengan meminta bantuan ke pemerintah pusat,” ungkapnya.

Isnawan menuturkan anggaran Rp40 miliar ini digunakan untuk penambahan instalasi mulai dari mesin pompa, pipanisasi hingga pengolahan air sebelum didistribusikan ke pelanggan.

“Ini masih sebatas kajian karena hingga sekarang belum ada realisasi untuk optimalisasi,” tuturnya.

Lebih jauh dikatakan Isnawan, permasalahan pengolahan sumber sungai bawah tanah tidak mudah dan membutuhkan biaya besar. Ia tidak menampik dari sisi potensi, di Gunungkidul memiliki cadangan sumber air yang melimpah. Namun hal tersebut belum dimanfaatkan karena keterbatasan anggaran yang dimiliki.

“Sumber Baron baru satu contoh. Sedang di lokasi lain juga banyak sumber air bawah tanah yang memiliki debit air sangat besar, tapi belum bisa dimanfaatkan karena butuh anggaran yang tidak sedikit,” katanya.

Anggota Komisi C DPRD Gunungkidul Ery Agustin Sudiyati mengatakan, pemkab harus memiliki perencanaan yang jelas untuk mengatasi masalah krisis air, khususnya pada saat musim kemarau. Menurut dia, dropping air bukan solusi karena program tersebut tidak menyelesaikan masalah krisis air secara tuntas.

“Solusinya dengan mengelola potensi sumber air bawah tanah yang dimiliki. Saya yakin kalau ini bisa dimanfaatkan, maka masalah krisis air dapat diatasi,” katanya.

Ery tidak menampik masalah anggaran merupakan faktor yang membuat potensi sumber air bawah tanah belum termanfaatkan dengan baik. Hanya saja, sambung dia, permasalahan ini bisa diatasi dengan meminta bantuan ke pemerintah pusat.

“Pemerintah sudah sangat terbuka dan mau memberikan bantuan, tapi dengan catatan pemkab harus aktif. Jadi, kami berharap pemkab bisa memanfaatkannya sehingga potensi sumber air dapat dioptimalkan,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.