Sekolah Rakyat Digenjot, Target 100.000 Siswa Kurang Mampu
Pemerintah targetkan 100.000 siswa kurang mampu masuk Sekolah Rakyat, program pendidikan gratis tanpa pungutan.
Salah satu iklan yang dipasang di pohon di Jalan Jogja-Wates, Kecamatan Sentolo, Selasa (15/1). Satuan Polisi Pamong Praja Kulonprogo secara rutin menggelar penertiban sampah visual karena melanggaran peraturan daerah.-Harian Jogja/Fahmi Ahmad Burhan
Harianjogja.com, KULONPROGO—Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kulonprogo menegaskan sampah visual susah diberantas karena akan selalu muncul meski sudah ada penertiban sampah visual yang rutin.
Dalam sepekan, Satpol PP rutin menggelar penertiban reklame selama dua kali. Tahun lalu, ada ribuan sampah visual yang diangkut Satpol PP berupa spanduk, rontek serta baliho.
Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Satpol PP Kulonprogo Rokhgiarto mengungkapkan dalam penegakan aturan reklame yang melanggar atau sampah visual, kantornya mengacu pada Peraturan Daerah No.15/2017 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi.
Penertiban juga mengacu pada Perda No.4/2013 tentang Ketertiban Umum. “Reklame yang ditertibkan ada yang tidak berizin, ada juga yang melanggar aturan pemasangan,” ujarnya kepada Harian Jogja, Selasa (15/1/2019).
Dalam aturannya, pemasangan iklan luar ruang tidak boleh dipasang pada pohon, tiang listrik serta dengan cara melintang. Satpol PP secara rutin menggelar penertiban pada sampah visual tersebut. Rokhigiarto mengatakan penertiban dilakukan minimal dua kali dalam sepekannya.
Dalam sekali penertiban, Satpol PP rata-rata menerjunkan tujuh sampai delapan personel. Hasil penertiban misalnya di jalan nasional dari Karangnongko sampai Bantar. Di ruas jalan itu, terdapat ratusan sampah visual. Total tahun lalu ada 7.058 sampah visual yang kena penertiban.
Dalam gelaran masa kampanye Pemilu 2019, jajaran Satpol PP tidak hanya menertibkan sampah visual biasa yang melanggar saja tetapi juga menertibkan alat peraga kampenye (APK) yang melanggar. Di luar penertiban reguler, Satpol PP menerjunkan tim sendiri dalam menertibkan APK.
Namun, penertiban APK tahun ini belum juga dilakukan mengingat masih adanya pembahasan revisi Peraturan Bupati tentang APK. Kordinator Divisi Hukum Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kulonprogo, Panggih Widodo, mengatakan revisi Perbup tersebut berkenaan dengan zonasi pemasangan APK.
“Ada yang belum diatur area pemasangan APK-nya, seperti di Taman Makam Pahlawan,” paparnya. Setelah Perbup ada, Panggih mengaku Bawaslu akan langsung berkordinasi dengan Satpol PP untuk melanjutkan lagi penertiban APK.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Kemenkum memblokir sementara akses SABH FFI untuk mencegah perubahan kepengurusan hingga KLB dan keputusan resmi PSSI.
Kementerian PANRB memperkuat kelembagaan dan pemenuhan guru serta pengasuh Sekolah Rakyat yang diperkirakan menampung 45.000 siswa pada 2026.
Pemkab Kulonprogo melelang 19 motor dan 4 mobil dinas. Harga limit mulai Rp1,25 juta, masyarakat bisa mengecek kendaraan 16-20 November 2026.
KSPI meminta kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5%-9,5%. Said Iqbal berharap indeks tertentu dalam formula upah minimum menggunakan angka 0,9.
Presiden Prabowo menegaskan pentingnya kemitraan ASEAN-Australia untuk memperkuat stabilitas kawasan, ekonomi, ketahanan pangan, dan energi.