Sekolah Rakyat Digenjot, Target 100.000 Siswa Kurang Mampu
Pemerintah targetkan 100.000 siswa kurang mampu masuk Sekolah Rakyat, program pendidikan gratis tanpa pungutan.
Ilustrasi kemiskinan./JIBI
Harianjogja.com, KULONPROGO—Pemerintah Kabupaten Kulonprogo sudah membuat indikator-indikator yang tertuang dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) Sustainable Development Goals (SDGs) di Kulonprogo. Dari indikator tersebut, empat poin mempunyai catatan tersendiri karena capaian di tahun lalu meleset dari target.
Kepala Bidang Penelitian Pengembangan dan Pengendalian Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kulonprogo Risdiyanto mengatakan tahun lalu DIY sudah menetapkan RAD SDGs yang akan diterapkan dari 2018 sampai 2022. Lalu, Pemkab embuat indikator-indikator yang juga sesuai dengan 17 tujuan dalam SDGs.
“Dari indikator yang dibuat, ada empat indikator yang capaiannya tidak memenuhi target," kata Risdiyanto kepada Harian Jogja, Jumat (8/2/2019). Indikator-indikator itu yakni angka kematian ibu (AKI), angka melek huruf, angka kemiskinan dan tingkat ketimpangan.
Kepala Sub Bidang Evaluasi Pembangunan Bappeda Kulonprogo Kurniati Dwi Astuti menuturkan empat indikator yang belum memenuhi target tersebut diupayakan agar bisa tercapai di tahun ini. Karena itu, butuh koordinasi antarinstansi daerah maupun di luar Kulonprogo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Polda Metro Jaya memastikan kabar ajudan Febrie Adriansyah tewas ditembak merupakan hoaks. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian Sutrimo.
Sport tourism menjadi salah satu instrumen untuk mengejar target kunjungan wisatawan pada 2026 yang dipatok mencapai 8.553.878 orang.
Pemerintah mengkaji insentif kendaraan listrik yang akan dikaitkan dengan pengembangan mobil dan motor nasional untuk memperkuat industri EV.
Genesis Mission membuka era baru riset berbasis AI. Simak peran Google, dampaknya bagi sains global, dan peluang implementasinya di Indonesia.
Pemerintah Indonesia melobi AS agar minyak sawit dikecualikan dari tarif tambahan 10 persen. Airlangga menyebut proses di USTR masih berlangsung.