Hadapi Lingkungan Kumuh, Penataan Saluran Drainase Diperlukan

Harianjogja.com, WATES--Komisi IV DPRD Kulonprogo meminta eksekutif untuk menata kawasan kumuh di Kulonprogo, salah satunya dengan segera memperbaiki drainase di Kota Wates lantaran banyak saluran air yang belum berfungsi dengan baik. Akibatnya jika hujan melanda sejumlah wilayah tergenang air.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kulonprogo, Hamam Cahyadi mengatakan saat ini, Kulonprogo khususnya wilayah Kecamatan Wates tengah menghadapi persoalan lingkungan dengan munculnya pemukiman kumuh. Salah satu indikatornya yakni adanya genangan air dengan ketinggian lebih dari 30 sentimeter bila terjadi hujan selama dua jam.

Menurutnya, genangan air itu muncul lantaran drainase pemukiman banyak yang belum berfungsi dengan baik. Walhasil air limpahan hujan menggenang di sekitar pemukiman. Persoalan ini juga menjadi pokok pembahasan dalam sidang dewan.

"Artinya di Wates membutuhkan infrastruktur berupa drainase lingkungan, sehingga perlu diprioritaskan baik melalui dana desa maupun APBD kabupaten," kata Hamam, Selasa (19/2/2019).

Dikatakan Hamam, seiring beroperasinya New Yogyakarta International Airport (NYIA) maka Kota Wates diproyeksikan bakal menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Namun, dengan pertumbuhan itu akan berdampak pada munculnya kawasan padat penduduk dan kawasan kumuh. Atas hal itu perlu adanya penataan drainase sedari awal.

Pihaknya juga mengharap penyelesaian masalah pemukiman kumuh dan penataan saluran drainase ini bisa sejalan dengan program pengentasan kemiskinan, sehingga program padat karya infrastruktur sangatlah tepat.

Menurut Hamam program padat karya akan menyerap tenaga kerja untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin sekaligus penanganan pemukiman kumuh. Diharapkan masyarakat dapat terlibat dalam perencanaan pembangunan yang sesuai kondisi lingkungannya.

Koordinator program kota tanpa kumuh (Kotaku) Kulonprogo, Sodikin, menyebut terdapat 10 desa dan kelurahan di lima kecamatan di Kulonprogo menjadi lokasi kawasan kumuh pada 2016. Total luasnya mencapai 293,79 hektar.

Berjalannya waktu lewat program Kotaku yang fokus di Kecamatan Wates berhasil menurunkan luas kawasan kumuh di Kelurahan Wates dan Desa Giripeni hingga 8,73 hektar. Namun demikian masih ada beberapa masalah kumuh yang belum tertangani dan perlu kolaborasi dengan sumber-sumber kolaborasi lainnya, baik APBN, APBD I, APBD 2, APBDes, dan swadaya sumber-sumber lain dari swasta.

Dikatakan Sodikin, saat ini tinggal delapan desa yang harus ditangani menyoal kawasan kumuh. Pemkab Kulonprogo menjadi garda terdepan dalam nyelesaikan target nol persen kumuh.

"Sementara kami mengadvokasi dengan melakukan "insert" substansi yang terdapat pada dokumen pananganan kumuh tingkat desa. Melalui proses musrenbang desa, musrebsng kecamatan dan musren kabupaten," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.