Usulan Program Pembangunan Jangan Asal-asalan

Harianjogja.com, BANTUL—Usulan kegiatan pembangungan pada 2020 di Bantul harus berorientasi pada penurunan angka kemiskinan. Hal itu menyusul masih tingginya angka kemiskinan di Bumi Projotamansari.

Asisten Sekretaris Daerah Bantul Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Bambang Guritno menjelaskan angka kemiskinan saat ini masih berkisar 13,43% atau sekitar 134.835 jiwa dari total jumlah penduduk Bantul. Dia mengatakan Pemkab Bantul menargetkan penurunan angka kemiskinan tahun ini sebesar 10,86%, sedangkan sampai akhir 2021 kemiskinan ditarget mencapai 8,35%.

Beberapa program yang dapat mempercepat penurunan kemiskinan adalah program yang menunjang serapan angkatan kerja seperti pelatihan, pemberdayaan, serta pembanunan infrastruktur yang dapat mempermudah akses perekonomian.

"Jadi perencanaan memang tak boleh asal-asalan. Pembangunan harus bicara soal peluang kerja, karena dengan ada serapan pekerjaan akan meningkatkan pendapatan, pendapatan meningkat maka daya beli meningkat dan pada akhirnya pertumbuhan ekonomi meningkat," kata Bambang dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan untuk Tahun Anggaran 2020 di Kecamatan Bambanglipuro, Rabu (20/2).

Dalam Musrenbang Bambanglipuro, ada 29 kegiatan pembangunan yang diusulkan dari Pemerintah Kecamatan Bambanglipuro. Kegiatan yang membutuhkan anggaran sekitar Rp19 miliar tersebut merupakan hasil pra-musrenbang di tiap desa di kecmatan setempat.

Usulan kegiatan tersebut sudah dipetakan berdasarkan skala prioritas dari prioritas 1-10. Prioritas pertama di antaranya adalah pembangunan kios di Jalan Parangtritis, Dusun Belan, Desa Sidomulyo senilai Rp500 juta; rehabilitasi jalan di ruas Jalan Tulusan-Ngambah sepanjang 350 meter dengan kebutuhan anggaran Rp500 juta; dan penerangan jalan di Jalan Jowilayan senilai Rp600 juta.

Selain itu ada usulan pembangunan rumh pilah smpah, pembangunan gedung sekolah TK, pembangunan saluran irigasi. Camat Bambanglipuro, Lukas Sumanasa berharap 29 proram usulan kegiatan dapat disetujui saat pembahasan di tingkat kabupaten. "Usulan ini juga sudah mencantumkan skala perioritas," kata Lukas.

Musrenbang di Kecamatan Bambanglipuro tersebut selain dihadiri Asisten Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD Bantul, juga dihadiri tim dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta perwakilan dari sejumlah organisasi pemerintahan daerah (OPD). Dalam pembahasan tersebut terdapat beberpa usulan yan perlu diperbaiki sebelum dismpaikan ke tingkat kabupaten.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.